Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memuji kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengoordinasikan penanganan masalah ekonomi guna menangani gejolak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan lonjakan harga minyak dunia.
"Arahan Presiden Jokowi di sektor ekonomi dijalankan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Pak Airlangga Hartarto, ada Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani yang memerankan kebijakan fiskal yang sangat bagus, lalu didukung peran Pak Perry bersama jajaran Bank Indonesia," kata Misbakhun dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Ia mengatakan capaian tersebut tak terlepas dari koordinasi yang baik antara Presiden Jokowi, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Misbakhun menyatakan hal itu di depan ratusan konstituennya pada kegiatan 'Sosialisasi Cinta Rupiah: Bela Negara Tanpa Senjata' yang digelar di Kantor Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) itu lantas mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada 5 Agustus lalu. Menurut Misbakhun, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,44 persen.
"Positif. Di saat luar negeri mengalami gejolak harga BBM, di Indonesia naik atau enggak? Kan, enggak," ujarnya.
Baca juga : Serahkan Achmad Bakrie Award, Puan Apresiasi Dedikasi Dokter Tanggulangi Covid-19
Misbakhun menyatakan pemerintah memilih mempertahankan subsidi BBM. Namun, dia menyebut kebijakan fiskal dalam menjaga harga BBM harus ditopang kebijakan moneter.
Menurut Misbakhun, BI sebagai pihak yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter punya andil besar dalam menjaga ketersediaan dana.
"Nah, uang subsidi ini dari mana? Sebagian dari pajak negara, sebagian dari Bank Indonesia," kata Misbakhun.
Ia menjelaskan, pemerintah dan BI telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Jilid III. SKB itu berisi kesepakatan tentang berbagi beban ("burden sharing") yang memungkinkan dukungan pembiayaan melalui Surat Berharga Negara (SBN).Melalui skema itu, BI membeli SBN dari pemerintah.
"Dengan SKB Jilid III, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih lebar karena dukungan Bank Indonesia," tutur Misbakhun.
Dia menambahkan, saat ini seluruh masyarakat menikmati buah kebijakan pemerintah tentang subsidi BBM.
Menurut dia, angka inflasi tetap terkendali meski harga minyak terus bergejolak seiring konflik antara Rusia dengan Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
"Jika kita melihat perang Rusia-Ukraina yang membuat harga minyak menjadi tinggi, inflasi yang tinggi terjadi di berbagai negara. Indonesia hanya mengalami inflasi di bawah sepuluh persen," katanya. (Ant/OL-7)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan butuh kehati-hatian dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan dampak gejolak ekonomi global.
Forum ini merupakan bagian dari inisiatif Indonesia Economy Outlook 2045, sebuah program berkelanjutan yang bertujuan membangun ruang diskusi terbuka dan kritis.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong dilakukannya upaya antisipatif dalam menyikapi dampak konflik global terhadap perekonomian nasional.
Tetap up-to-date! Ikuti berita terkini yang paling viral dan banyak dibicarakan hari ini. Dapatkan informasi lengkap dan analisis mendalam, lihat selengkapnya!
KETIDAKPASTIAN ekonomi global tidak selalu identik dengan risiko. Hal tersebut salah satunya terjadi pada emas yang mengalami lonjakan harga.
KETIDAKPASTIAN ekonomi global, tekanan geopolitik, hingga tren deglobalisasi terus membayangi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved