Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter A. Redjalam mengungkapkan kebijakan subsidi pemerintah memang mampu menahan laju inflasi. Sayangnya, subsidi tersebut justru memperberat beban APBN.
"Kebijakan pemerintah menahan harga barang-barang subsidi yaitu pertalite, gas 3 Kg dan listrik di bawah 900 VA menahan laju kenaikan inflasi. Tetapi kebijakan pemerintah itu menyebabkan beban subsidi di APBN menjadi sangat besar, lebih dari Rp500 triliun," terang Piter di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, rencana pemerintah untuk mengurangi beban APBN bisa dilakukan dengan memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar lebih efektif dan efisien. Dengan perbaikan mekanisme, subsidi bisa lebih tepat sasaran sekaligus meringankan beban APBN.
"Untuk mengurangi beban subsidi dalam APBN ini pemerintah berencana untuk memperbaiki mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran," tambahnya.
Baca juga: Mengapa Realisasi Dana PEN Bisa Selisih Rp146,69 Triliun, Ini Sebabnya
Cara itu akan membuat masyarakat tetap bisa menikmati harga barang subsidi yang terjangkau. Pada saat yang sama, pemerintah bisa menahan laju inflasi.
"Dengan demikian beban subsidi bisa dikurangi tanpa harus menaikkan harga barang-barang subsidi. Sehingga laju inflasi tetap bisa dijaga tidak terlalu tinggi," tegasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tahun depan pemerintah akan mulai menyiapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga inflasi. Ketum Golkar itu juga menjelaskan jenis subsidi yang akan dikaji ulang untuk lebih tepat sasaran adalah subsidi BBM, gas melon (3 Kg) dan pupuk.
“Kita lihat pemerintah pada dasarnya menjaga inflasi dan betul subsidi dibuatkan program untuk tepat sasaran dan ada program yang sedang disiapkan, dan tentu akan kita umumkan saat waktunya,“ kata Airlangga.(OL-4)
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved