Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Waskita Karya (Persero) Tbk mencatat peningkatkan nilai kontrak baru (NBK). Hingga Juni 2022, NKB perusahaan pelat merah itu mencapai Rp9,31 triliun atau meningkat 197,30% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp3,13 triliun.
SVP Corporate Secretary Perseroan Novianto Ari Nugroho merinci sumber perolehan NKB tersebut bersumber dari proyek pemerintah sebesar 79,97%, proyek swasta sebesar 8,99%, pengembangan bisnis anak usaha perseroan sebesar 8,48%, dan proyek BUMN sebesar 2,56%.
“Pada tahun ini perseroan fokus pada perbaikan kinerja operasional dengan fokus menjalankan bisnis usaha dengan penyelesaian proyek-proyek yang tertunda selama pandemi covid-19," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (19/7).
Berdasarkan segmentasi tipe proyek, Novianto melanjutkan, NKB tersebut terdiri dari segmen konektivitas infrastruktur sebesar 73,09%, sumber daya air (SDA) sebesar 9,83%, anak usaha sebesar 8,48%, proyek gedung sebesar 6,64% dan lainnya.
Beberapa proyek Waskita dengan kontribusi terbesar sampai dengan Juni 2022 adalah proyek rehab jalan dan jembatan nasional di Sumatra Utara, proyek Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreatifitas (GIK) Universitas UGM, proyek Jalan Nasional Oecusse Timor Leste sebesar, dan proyek Bendungan Temef NTT tahap 4. “Kami akan meningkatkan kontrak baru baik dipasar domestik dan internasional," pungkasnya.
Sebelumnya, Waskita Karya juga mengumumkan memenangkan tender proyek infrastruktur untuk pekerjakan Proyek Remedial dan Penanganan Sedimentasi Bendungan di Pulau Sumbawa IV yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nilai Rp272 miliar.
Penandatanganan kontrak kerja dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemeliharaan SDA IV Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syamsudin dan Senior Vice President (SVP) Infrastucture 1 Division Waskita Karya I Nyoman Agus Pastima di Kantor Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara pada, Senin (23/5). (OL-12)
Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved