Transisi Energi Utamakan Keadilan dan Keterjangkauan

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia akan mengedepankan prinsip adil dan keterjangkauan pada upaya transisi energi. Dua hal itu dinilai menjadi kunci sukses dari peralihan penggunaan energi, tidak saja di Indonesia melainkan di level global. 

Hal itu ia sampaikan dalam Side Event Finance Minister and Central Bank Governor (FMCBG) G20 ke-3 bertajuk Sustainable Finance for Climate Transition, Kamis (14/7).

Baca juga: Ini Pentingnya Merawat Kesehatan Gigi dan Mulut

"Pemerintah akan selalu memegang prinsip adil dan terjangkau, penyesuaian harga energi jika diperlukan akan dilakukan secara bertahap dan terukur sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga," terangnya.

Guna mencapai hal itu, pemerintah akan mendorong penguatan dari sisi permintaan melalui, pertama, mendorong stabilitas ketersediaan layanan vital seperti listrik. Kedua, menjaga stabilitas harga energi pangan dan transportasi umum. 

Ketiga, memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Keempat, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. "Dalam jangka pendek mitigasi untuk memitigasi dampak negatif transisi menuju ekonomi hijau, negara akan selalu hadir terutama untuk menciptakan stabilitas pelayanan publik, dan terutama pada harga di masyarakat," imbuh Sri Mulyani. 

"Negara mana pun, ekonomi apa pun, tidak peduli seberapa tinggi pendapatan menengah atau rendah, ketika berhadapan dengan tekanan harga yang meningkat, itu tidak akan berkelanjutan," tambahnya. 

Untuk itu, lanjut Sri Mulyani, Indonesia telah menyiapkan kebijakan peta jalan, legislasi infrastruktur, hingga menganalisis penanganan dan pengelolaan rencana mitigasi dampak sosial dari transisi energi tersebut.

Namun, dia menambahkan, pada masa transisi ekonomi itu, akan muncul peluang bagi investasi baru yang lebih hijau. Investasi tersebut berasal dari Industri baterai kendaraan listrik, industri kendaraan listrik, industri panel surya, dan sektor energi baru terbarukan lainnya. Potensi ini menurutnya harus direngkuh secara optimal oleh Indonesia. (OL-6)