Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah berpendapat inflasi Indonesia masih aman, meski melampaui batas kisaran sasaran Bank Indonesia (BI) 4% secara year on year (yoy).
Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi pada Juni secara tahunan atau year on year (yoy) sebesar 4,35%. Piter mengatakan, kenaikan inflasi sudah diperkirakan mengikuti kenaikan harga komoditas global.
Baca juga: Menkeu akan Cairkan PMN Garuda usai Disetujui 365 Perwakilan Kreditur
"Meski tinggi, tingkat inflasi saat ini masih sangat aman. Masih jauh dari tanda-tanda krisis," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (1/7).
Inflasi Indonesia di Juni dikatakan masih rendah dibandingkan inflasi di negara maju, seperti Amerika Serikat di kisaran 8%.
"Apalagi kalau dibandingkan Turki yang sudah hyper inflasi di atas 80%," ujarnya.
Kendati demikian, Piter mengatakan potensi inflasi di Indonesia masih bisa meningkat tajam ke depan. Hal ini apabila pemerintah menaikkan harga barang-barang subsidi, seperti gas elpiji 3 kilogram, BBM hingga kenaikan tarif listrik.
"Jika kebutuhan energi naik, maka bisa memicu lonjakan inflasi yang liar. Inflasi bisa melonjak di atas 6%. Ini yg harus dihindari oleh pemerintah," jelas Piter.
Ia mengharapkan pemerintah harus menjaga inflasi dengan tidak menaikkan pertalite dan gas elpiji 3 kg dengan mengatur distribusi secara tepat sasaran.
Bank Indonesia juga diharapkan juga menahan inflasi dengan kebijakan moneter yang lebih ketat. "Termasuk dengan menaikkan suku bunga acuan pada waktunya," pungkasnya. (OL-6)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved