Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
HOLDING BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesian Journey atau InJourney meminta suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp9,5 triliun untuk tahun depan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu (15/6), Wakil Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan, anggaran tersebut untuk penguatan modal perusahaan yang terpuruk akibat pandemi covid-19.
"Alokasinya untuk penguatan modal dan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,5 triliun dan pengembangan infrastruktur aviasi sebesar Rp6 triliun," ujarnya.
Holding ini dipimpin oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Aviata dengan anggotanya terdiri dari PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Sarinah (Persero), dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Edwin menambahkan, selama pandemi anggota Injourney tidak pernah mendapatkan suntikan dana PMN maupun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Dengan PMN di 2023 ini penting sekali untuk mempercepat recovery pariwisata dan aviasi yang terpuruk karena pandemi," terangnya.
Kucuran dana PMN tersebut diyakini bisa menambah dua juta lapangan kerja dan diharapkan mempercepat penerimaan negara secara kumulatif Rp12,2 triliun.
Baca juga: Di usia Dua Tahun PT SMOR Catatkan Kinerja Positif
Edwin kemudian menjelaskan, percepatan pemulihan di sektor pariwisata dan aviasi seharusnya bisa pulih secara penuh di 2024. Namun, kata dia, ada hambatan yang dialami.
"Hambatannya itu banyak pemain, seperti hotel yang bangkrut. Sektor penerbangan juga terdampak besar," ucapnya.
Ia membandingkan, di 2019 ada seribu pesawat lebih yang wara-wiri melayani penumpang dalam seharinya. Namun, selama pandemi hanya ada 400 penerbangan. Begitu pun juga dengan jumlah maskapai.
"Dulu penerbangan Garuda ada 142 pesawat, sekarang tidak lebih dari 40 (pesawat). Ini ada gap, demand naik tapi kemampuan supply kurang," tuturnya.
Dalam kesimpulannya, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari perwakilan Aviata soal usulan PMN Rp9,5 triliun.
"Untuk selanjutnya Komisi VI DPR akan mendalami usulan PMN Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9,5 triliun yang digunakan untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata nasional," tutup Pimpinan RDP Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji. (A-2)
Untuk pembelian tiga kapal penumpang berikutnya hingga 2026, Pelni akan kembali mengajukan PMN sebesar Rp4,85 triliun.
KAI Commuter membutuhkan dukungan PMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun. Ini untuk menjaga kapasitas keuangan KAI dan KCI dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Pemberian penyertaan modal negara yang diberikan ke LPEI jangan dimanfaatkan untuk membayar hutang atau kredit macet.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari cadangan investasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menambah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah BUMN dan lembaga.
PERUM Perumnas mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran 2024 berupa barang milik negara (BMN) milik Kementerian PU-Pera senilai Rp1,1 triliun.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved