Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
HOLDING BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesian Journey atau InJourney meminta suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp9,5 triliun untuk tahun depan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu (15/6), Wakil Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan, anggaran tersebut untuk penguatan modal perusahaan yang terpuruk akibat pandemi covid-19.
"Alokasinya untuk penguatan modal dan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,5 triliun dan pengembangan infrastruktur aviasi sebesar Rp6 triliun," ujarnya.
Holding ini dipimpin oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Aviata dengan anggotanya terdiri dari PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Sarinah (Persero), dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Edwin menambahkan, selama pandemi anggota Injourney tidak pernah mendapatkan suntikan dana PMN maupun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Dengan PMN di 2023 ini penting sekali untuk mempercepat recovery pariwisata dan aviasi yang terpuruk karena pandemi," terangnya.
Kucuran dana PMN tersebut diyakini bisa menambah dua juta lapangan kerja dan diharapkan mempercepat penerimaan negara secara kumulatif Rp12,2 triliun.
Baca juga: Di usia Dua Tahun PT SMOR Catatkan Kinerja Positif
Edwin kemudian menjelaskan, percepatan pemulihan di sektor pariwisata dan aviasi seharusnya bisa pulih secara penuh di 2024. Namun, kata dia, ada hambatan yang dialami.
"Hambatannya itu banyak pemain, seperti hotel yang bangkrut. Sektor penerbangan juga terdampak besar," ucapnya.
Ia membandingkan, di 2019 ada seribu pesawat lebih yang wara-wiri melayani penumpang dalam seharinya. Namun, selama pandemi hanya ada 400 penerbangan. Begitu pun juga dengan jumlah maskapai.
"Dulu penerbangan Garuda ada 142 pesawat, sekarang tidak lebih dari 40 (pesawat). Ini ada gap, demand naik tapi kemampuan supply kurang," tuturnya.
Dalam kesimpulannya, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari perwakilan Aviata soal usulan PMN Rp9,5 triliun.
"Untuk selanjutnya Komisi VI DPR akan mendalami usulan PMN Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9,5 triliun yang digunakan untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata nasional," tutup Pimpinan RDP Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji. (A-2)
Untuk pembelian tiga kapal penumpang berikutnya hingga 2026, Pelni akan kembali mengajukan PMN sebesar Rp4,85 triliun.
KAI Commuter membutuhkan dukungan PMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun. Ini untuk menjaga kapasitas keuangan KAI dan KCI dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Pemberian penyertaan modal negara yang diberikan ke LPEI jangan dimanfaatkan untuk membayar hutang atau kredit macet.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari cadangan investasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menambah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah BUMN dan lembaga.
PERUM Perumnas mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran 2024 berupa barang milik negara (BMN) milik Kementerian PU-Pera senilai Rp1,1 triliun.
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved