Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
HOLDING BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesian Journey atau InJourney meminta suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp9,5 triliun untuk tahun depan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu (15/6), Wakil Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan, anggaran tersebut untuk penguatan modal perusahaan yang terpuruk akibat pandemi covid-19.
"Alokasinya untuk penguatan modal dan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,5 triliun dan pengembangan infrastruktur aviasi sebesar Rp6 triliun," ujarnya.
Holding ini dipimpin oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Aviata dengan anggotanya terdiri dari PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Sarinah (Persero), dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Edwin menambahkan, selama pandemi anggota Injourney tidak pernah mendapatkan suntikan dana PMN maupun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Dengan PMN di 2023 ini penting sekali untuk mempercepat recovery pariwisata dan aviasi yang terpuruk karena pandemi," terangnya.
Kucuran dana PMN tersebut diyakini bisa menambah dua juta lapangan kerja dan diharapkan mempercepat penerimaan negara secara kumulatif Rp12,2 triliun.
Baca juga: Di usia Dua Tahun PT SMOR Catatkan Kinerja Positif
Edwin kemudian menjelaskan, percepatan pemulihan di sektor pariwisata dan aviasi seharusnya bisa pulih secara penuh di 2024. Namun, kata dia, ada hambatan yang dialami.
"Hambatannya itu banyak pemain, seperti hotel yang bangkrut. Sektor penerbangan juga terdampak besar," ucapnya.
Ia membandingkan, di 2019 ada seribu pesawat lebih yang wara-wiri melayani penumpang dalam seharinya. Namun, selama pandemi hanya ada 400 penerbangan. Begitu pun juga dengan jumlah maskapai.
"Dulu penerbangan Garuda ada 142 pesawat, sekarang tidak lebih dari 40 (pesawat). Ini ada gap, demand naik tapi kemampuan supply kurang," tuturnya.
Dalam kesimpulannya, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari perwakilan Aviata soal usulan PMN Rp9,5 triliun.
"Untuk selanjutnya Komisi VI DPR akan mendalami usulan PMN Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9,5 triliun yang digunakan untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata nasional," tutup Pimpinan RDP Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji. (A-2)
Untuk pembelian tiga kapal penumpang berikutnya hingga 2026, Pelni akan kembali mengajukan PMN sebesar Rp4,85 triliun.
KAI Commuter membutuhkan dukungan PMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun. Ini untuk menjaga kapasitas keuangan KAI dan KCI dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Pemberian penyertaan modal negara yang diberikan ke LPEI jangan dimanfaatkan untuk membayar hutang atau kredit macet.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari cadangan investasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menambah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah BUMN dan lembaga.
PERUM Perumnas mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran 2024 berupa barang milik negara (BMN) milik Kementerian PU-Pera senilai Rp1,1 triliun.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved