Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
HOLDING BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesian Journey atau InJourney meminta suntikan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp9,5 triliun untuk tahun depan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Rabu (15/6), Wakil Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan, anggaran tersebut untuk penguatan modal perusahaan yang terpuruk akibat pandemi covid-19.
"Alokasinya untuk penguatan modal dan pengembangan pariwisata sebesar Rp3,5 triliun dan pengembangan infrastruktur aviasi sebesar Rp6 triliun," ujarnya.
Holding ini dipimpin oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Aviata dengan anggotanya terdiri dari PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Sarinah (Persero), dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Edwin menambahkan, selama pandemi anggota Injourney tidak pernah mendapatkan suntikan dana PMN maupun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Dengan PMN di 2023 ini penting sekali untuk mempercepat recovery pariwisata dan aviasi yang terpuruk karena pandemi," terangnya.
Kucuran dana PMN tersebut diyakini bisa menambah dua juta lapangan kerja dan diharapkan mempercepat penerimaan negara secara kumulatif Rp12,2 triliun.
Baca juga: Di usia Dua Tahun PT SMOR Catatkan Kinerja Positif
Edwin kemudian menjelaskan, percepatan pemulihan di sektor pariwisata dan aviasi seharusnya bisa pulih secara penuh di 2024. Namun, kata dia, ada hambatan yang dialami.
"Hambatannya itu banyak pemain, seperti hotel yang bangkrut. Sektor penerbangan juga terdampak besar," ucapnya.
Ia membandingkan, di 2019 ada seribu pesawat lebih yang wara-wiri melayani penumpang dalam seharinya. Namun, selama pandemi hanya ada 400 penerbangan. Begitu pun juga dengan jumlah maskapai.
"Dulu penerbangan Garuda ada 142 pesawat, sekarang tidak lebih dari 40 (pesawat). Ini ada gap, demand naik tapi kemampuan supply kurang," tuturnya.
Dalam kesimpulannya, Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari perwakilan Aviata soal usulan PMN Rp9,5 triliun.
"Untuk selanjutnya Komisi VI DPR akan mendalami usulan PMN Tunai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9,5 triliun yang digunakan untuk mempercepat pemulihan industri pariwisata nasional," tutup Pimpinan RDP Komisi VI DPR Muhammad Sarmuji. (A-2)
Untuk pembelian tiga kapal penumpang berikutnya hingga 2026, Pelni akan kembali mengajukan PMN sebesar Rp4,85 triliun.
KAI Commuter membutuhkan dukungan PMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,8 triliun. Ini untuk menjaga kapasitas keuangan KAI dan KCI dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Pemberian penyertaan modal negara yang diberikan ke LPEI jangan dimanfaatkan untuk membayar hutang atau kredit macet.
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari cadangan investasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp1,5 triliun.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sepakat menambah besaran Penyertaan Modal Negara (PMN) pada sejumlah BUMN dan lembaga.
PERUM Perumnas mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) nontunai tahun anggaran 2024 berupa barang milik negara (BMN) milik Kementerian PU-Pera senilai Rp1,1 triliun.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved