Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Untuk mengatasi kenaikan harga dan pasokan yang masih belum stabil, dan menjaga bantalan sosial kelompok menengah ke bawah Indonesia yang mencakup 40% terbawah, serta menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan program khususnya terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng.
Program BLT minyak goreng merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menggunakan anggaran program Tahun 2022. Pencairannya berlangsung pada periode 4-21 April 2022.
Dalam pelaksanaannya, BLT minyak goreng dibagi menjadi dua penyaluran, yaitu pada rumpun dari program bantuan sosial pangan oleh Kementerian Sosial, dan rumpun Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung dan Nelayan (BT-PKLWN), yang disalurkan oleh TNI Polri.
Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan BLT minyak goreng yang menjadi rumpun program bantuan sosial pangan, akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang terdiri dari 18,8 juta penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) atau sembako 1,85 program keluarga harapan (PKH) yang tidak menerima BPNT.
Masing-masing akan menerima sebesar Rp100.000 per KPM per bulan dalam waktu 3 bulan, yang akan diberikan sekaligus. Sehingga masing-masing KPM akan menerima Rp300.000.
"Kemarin perhitungannya menggunakan asumsi kebutuhan minyak goreng 0,23 liter per minggu dari data BPS. Sehingga dalam sebulan ada 1 liter per orang. Satu KPM terdiri dari 4 orang. Sehingga besarannya sekitar Rp100.000 dikali 3 bulan, atau Rp300.000 per KPM," kata Susiwijono dalam Konferensi Pers BLT Minyak Goreng, Jumat (8/4).
Selanjutnya terkait yang berarti minyak goreng yang menjadi rumpun program dari BT-PKLWN, akan diberikan kepada 2,5 juta PKL dan warung. Utamanya penerima adalah PKL warung makanan atau gorengan pada 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia.
Masing-masing akan menerima sebesar Rp100.000 per PKL per bulan dikali 3 bulan. Sehingga masing-masing akan diberikan sekaligus Rp300.000. "Ini menggunakan skema BT-PKLWN, yang penyalurannya akan dilakukan secara langsung oleh TNI dan Polri," kata Susiwijono.
Program BT-PKLWN yang akan disalurkan oleh TNI dan Polri pada tahun 2022 ini akan dibagi menjadi dua program. Pertama adalah program BT-PKLWN yang sebesar Rp600.000 untuk PKL warung dan nelayan, yang disalurkan di 212 kabupaten kota. Kedua, bersamaan penyerahannya yang terkait dengan BLT minyak goreng ini untuk para PKL warung, utamanya PKL makanan di 514 kabupaten kota seluruh Indonesia.
Program BT-PKLWN selama ini sudah disalurkan di 2021 oleh TNI Polri menggunakan sistem aplikasi berupa aplikasi mobile, untuk yang TNI adalah sistem aplikasi BT-PKLWN dari Telkom dan untuk Polri menggunakan sistem aplikasi posko prediksi yang selama ini sudah digunakan.
"Sesuai dengan arahan presiden program BLT minyak goreng sudah harus tersalurkan pada bulan Ramadan. Presiden menyampaikan waktu di Jambi, paling lama kalau bisa 1 minggu sebelum Idulfitri. Artinya kedua program ini betul-betul harus secara cepat dilakukan penyalurannya," kata Susiwijono. (OL-12)
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved