Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengungkapkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng akan mulai disalurkan secara bertahap pada pekan ini.
Pemerintah berupaya mempercepat proses penyaluran agar beban masyarakat ke depan bisa teratasi.
“Tujuan dari pemberian BLT minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat dari kenaikan harga minyak goreng akibat lonjakan di pasar internasional. Semakin cepat tersalur, semakin cepat beban masyarakat terangkat,” ujar Abraham melalui keterangan resmi, Rabu (6/4).
Sebagaimana diketahui, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng senilai Rp300 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk keperluan selama tiga bulan yakni April, Mei, Juni.
Namun, dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan akan dilakukan sekaligus yakni pada April, atau sebelum lebaran.
Lebih rinci, Abraham menjelaskan BLT minyak goreng diberikan kepada 23 juta orang yang terdiri dari 20,5 juta keluarga dari daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta pedagang jaki lima (PKL).
"Penerima BLT minyak goreng adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). DTKS adalah basis data yang sudah dilakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sudah diverifikasi. Dengan demikian penyalurannya bisa tepat sasaran," terangnya.
Ia juga memastikan, masyarakat penerima manfaat bisa membelanjakan bantuan di toko atau warung manapun. Kebebasan ini diberikan untuk mengurangi potensi permainan atau monopoli sejumlah pihak.
“Masyarakat bebas bisa belanja di mana saja namun kami imbau dan berharap BLT benar-benar digunakan untuk membeli minyak goreng,” pesan Abraham. (OL-12)
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Salah satu cara menjaga daya beli masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak negatif oleh pandemi) ialah BLT.
PENGAMAT ekonomi politik Indonesia, Ichsanuddin Noorsy menyebutkan bahwa ada temuan BPK bahwa petahana di provinsi menggunakan dana bansos pemeritah pusat untuk alat kampanye.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada warga.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
BANTUAN sosial (bansos) bahan pokok (sembako) dari Presiden tahap I mulai didistribusikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved