Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Muhammad Dhevy Bijak meminta ada upaya konkret dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait permasalahan nelayan di beberapa wilayah yang kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite. Sebab kondisi tersebut, tambah Dhevy, telah membuat nelayan tidak bisa melaut.
"Saat ini beberapa daerah di Indonesia, para nelayan tradisional kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak BBM jenis solar subsidi dan pertalite, kondisi tersebut membuat nelayan menganggur karena tidak bisa melaut," ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KKP RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).
Jika kondisi tersebut terus berlanjut, Dhevy menilai hal ini akan mengganggu perekonomian para nelayan tradisional dan akan berpengaruh terhadap ketersediaan ikan. Untuk itu perlu upaya konkret untuk mengatasi masalah tersebut.
Baca juga: Puan Minta Pemerintah Lindungi Nelayan Kecil dari Kapal-Kapal Besar
"Jika kondisi tersebut terus berlanjut dan jika tidak ada kebijakan dari KKP, maka ekonomi para nelayan tradisional dan pasokan ketersediaan ikan akan terganggu. Untuk itu kami meminta upaya konkret dari KKP terkait dengan masalah tersebut,” tegas politikus Partai Demokrat ini.
Selain itu, Dhevy menambahkan bahwa pembudidaya ikan juga sedang menghadapi masalah terkait dengan tingginya harga pakan ikan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar bahan baku pakan ikan hingga saat ini masih impor.
Untuk itu, ia mendorong KKP untuk dapat membuat program pengelolaan pakan alami yang bahan bakunya bersumber dari dalam negeri.
"Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar bahan baku pakan ikan masih impor, seperti kedelai, tepung ikan dan minyak ikan. Oleh karena itu kami mendorong agar dialokasikan program pengelolaan pakan alami yang memang bahan bakunya bersumber dari dalam negeri," usul legislator dapil Sulawesi Selatan III ini. (RO/OL-09)
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved