Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Muhammad Dhevy Bijak meminta ada upaya konkret dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait permasalahan nelayan di beberapa wilayah yang kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan pertalite. Sebab kondisi tersebut, tambah Dhevy, telah membuat nelayan tidak bisa melaut.
"Saat ini beberapa daerah di Indonesia, para nelayan tradisional kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak BBM jenis solar subsidi dan pertalite, kondisi tersebut membuat nelayan menganggur karena tidak bisa melaut," ujarnya dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KKP RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).
Jika kondisi tersebut terus berlanjut, Dhevy menilai hal ini akan mengganggu perekonomian para nelayan tradisional dan akan berpengaruh terhadap ketersediaan ikan. Untuk itu perlu upaya konkret untuk mengatasi masalah tersebut.
Baca juga: Puan Minta Pemerintah Lindungi Nelayan Kecil dari Kapal-Kapal Besar
"Jika kondisi tersebut terus berlanjut dan jika tidak ada kebijakan dari KKP, maka ekonomi para nelayan tradisional dan pasokan ketersediaan ikan akan terganggu. Untuk itu kami meminta upaya konkret dari KKP terkait dengan masalah tersebut,” tegas politikus Partai Demokrat ini.
Selain itu, Dhevy menambahkan bahwa pembudidaya ikan juga sedang menghadapi masalah terkait dengan tingginya harga pakan ikan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar bahan baku pakan ikan hingga saat ini masih impor.
Untuk itu, ia mendorong KKP untuk dapat membuat program pengelolaan pakan alami yang bahan bakunya bersumber dari dalam negeri.
"Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar bahan baku pakan ikan masih impor, seperti kedelai, tepung ikan dan minyak ikan. Oleh karena itu kami mendorong agar dialokasikan program pengelolaan pakan alami yang memang bahan bakunya bersumber dari dalam negeri," usul legislator dapil Sulawesi Selatan III ini. (RO/OL-09)
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Kementerian ESDM meninjau dan mengevaluasi kondisi lapangan terkait tata kelola minyak mentah, serta memastikan kualitas dan kuantitas Bahan Bakar Minyak terjaga hingga ke tangan konsumen
Untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax atau RON 92 menjadi Rp12.500 per liter dari yang sebelumnya Rp12.100 liter.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan kuota dan skema subsidi motor listrik 2025 secara terbuka.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
Pertamina juga menempatkan petugas di lapangan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar.
PT Pertamina kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh Indonesia mulai hari ini, Sabtu, 31 Mei 2025
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved