Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Komisi VI DPR RI Faisol Riza mengatakan, jika Pertamina menyesuaikan harga Pertamax, justru akan mewujudkan asas keadilan.
Pasalnya, selama ini Pertamina menjual harga Pertamax di bawah harga keekonomian. Yang berarti bahwa Pertamina seolah-olah mensubsidi pengguna Pertamax.
“Pertamax adalah BBM non subsidi yang diperuntukkan bagi kalangan mampu. Banyak pengguna kendaraan keluaran terbaru dan bahkan mobil mewah memakai Pertamax. Volume penjualannya juga hanya 14 persen dari total penjualan BBM Pertamina. Makanya jika Pertamina menyesuaikan harga Pertamax, justru akan mewujudkan asas keadilan itu sendiri,” kata Faisol di Jakarta, Sabtu (26/3).
Faisol mengingatkan, bahwa harga jual Pertamax saat ini yang di bawah harga keekonomian, membuat beban keuangan BUMN tersebut menjadi berat.
Terlebih di tengah harga minyak dunia yang terus melambung. Dari data Kementerian ESDM, lanjutnya, bisa dilihat bahwa untuk setiap liter Pertamax, Pertamina harus ‘mensubsidi’ sekitar Rp5.000.
Baca juga: SPPSI Minta Penyesuian Harga BBM Non Subsidi
“Padahal yang namanya subsidi, seharusnya diberikan kepada kalangan menengah ke bawah, yaitu pengguna Pertalite. Bukan Pertamax,” lanjutnya.
Makanya, imbuh Faisol, untuk mengurangi beban, bisa saja Pertamina menaikkan harga Pertamax. Apalagi sebagai BBM non subsidi, penyesuaian Pertamax memang mengikuti pergerakan pasar dan menjadi kewenangan korporasi.
“Dan dalam kondisi saat ini, kami dari Komisi VI DPR memahami jika Pertamina menyesuaikan harga Pertamax. Yang penting dilakukan terbuka dan sesuai aturan. Komisi VI akan terus melakukan pengawasan,” kata Faisol.
Penyesuaian harga Pertamax sendiri, menurut Faisol memang keniscayaan. Pasalnya, kinerja keuangan Pertamina, memang harus stabil. Pasalnya, sebagai BUMN, terdapat banyak penugasan yang dijalankan Pertamina, dan semuanya harus tetap berjalan baik.
Pertamina, imbuhnya, juga merupakan salah satu pendorong roda perekonomian nasional. “Makanya Pertamina sebagai BUMN mesti di-support Pemerintah dan masyarakat,” pungkas Faisol.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebelumnya memang mengakui bahwa harga jual Pertamax di pasaran saat ini terlalu murah. Bahkan jauh di bawah harga keekonomian.
Dengan pergerakan harga minyak mentah dunia mencapai lebih dari 100 dollar AS per barel, Kementerian ESDM memperhitungkan bahwa harga keekonomian Pertamax saat ini berada di level Rp14.526 per liter. Padahal, Pertamina sendiri masih menjualnya di kisaran harga Rp9.000 hingga Rp9.400 per liter.
Bahkan dibandingkan BBM sejenis yang dijual SPBU swasta, harga jual Pertamax saat ini jauh di bawah. Shell Super (RON 92) produksi Shell, misalnya, saat ini dijual Rp12.990 per literBegitu juga SPBU swasta lain. Harga BP 92 keluaran BP-AKR sudah berada pada harga Rp12.500 per liter.
Sedangkan Revvo 92 produksi Vivo, Rp11.900 per liter. Artinya, harga Pertamax, yakni Rp 9.000 per liter, jauh di bawah semua produk sejenis tersebut. (RO/OL-09)
Regional Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina membuktikan konsistensi dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.
Kementerian ESDM menyatakan PT Pertamina (Persero) menjadi pelaksana penyaluran elpiji 3 kilogram (kg) satu harga secara nasional.
Untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax atau RON 92 menjadi Rp12.500 per liter dari yang sebelumnya Rp12.100 liter.
Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE), sebagai subholding dari PT Pertamina menyatakan keinginan untuk mengembangkan PLTN di Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo menilai berbagai upaya Pertamina menunjukkan komitmen kuat BUMN tersebut dalam meningkatkan produksi nasional, sebagaimana arahan pemerintah.
PT Pertamina mendorong produk-produk ramah lingkungan besutan Namira Ecoprint untuk bisa menjelajahi pasar internasional melalui program UMK Academy 2025.
Untuk memastikan ketersediaan BBM, terutama jenis Pertamax, di Balikpapan, Pertamina Patra Niaga terus melakukan pemantauan.
MENJELANG akhir masa arus balik lebaran 2025 ini Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mencatat konsumsi Pertamax melonjak signifikan sebanyak 77%.
GUBERNUR Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda,
SPBU di Sungai Misang, Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dikeluhkan pengendara. Pertamax yang diisi ke tangki kendaraan mereka bercampur dengan air.
Bahlil menginstruksikan Pertamina untuk menjaga kepercayaan masyarakat agar pangsa pasar (market share) perusahaan itu tidak mengalami penurunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved