Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BERBAGAI risiko tekanan global dan domestik berpotensi memengaruhi perkembangan inflasi ke depan. Untuk memitigasi potensi risiko tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) dengan topik ”Mitigasi Risiko Eksternal dan Domestik terhadap Inflasi Jawa Tengah”.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Harian TPID Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyampaikan laporan berbagai kegiatan pengendalian inflasi yang mengacu kepada strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. TPID Provinsi Jawa Tengah juga telah menyusun peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024.
Baca juga: KKP Melalui BKIPM Launching Kampung Kepiting Di Pemalang
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra menyampaikan bahwa kenaikan harga komoditas internasional merupakan tekanan utama inflasi dari sisi eksternal.
Sementara dari sisi domestik, tekanan inflasi bersumber dari peningkatan ekspektasi konsumsi masyarakat seiring dengan arah pemulihan ekonomi, dan kenaikan beberapa tarif administered (a.l. tarif cukai rokok dan tarif PPN).
"Meskipun terdapat potensi peningkatan inflasi, namun inflasi Jawa Tengah di tahun 2022 diperkirakan tetap berada pada rentang sasaran inflasi 3% plus minus 1%," kata Rahmat, Rabu (23/3).
Menyikapi berbagai risiko tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan beberapa arahan diantaranya, meminta Kepala Daerah menyiapkan politik pangan yaitu menyiapkan alternatif tanaman pendamping di luar padi, seperti jagung, singkong, dan tanaman lainnya.
Ganjar juga meminta Satgas Pangan untuk melakukan berbagai upaya agar penimbunan bahan pokok khususnya minyak goreng tidak terjadi di Jawa Tengah. Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya pemantauan harga konsumen dan produsen serta ketersediaan pasokan, sehingga dapat menjadi early warning dan dasar pengambilan keputusan secara tepat dan efektif.
"Saya secara khusus meminta kepada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah secara rutin mengkinikan data Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHati) Jawa Tengah," kata Ganjar.
HLM TPID Provinsi Jawa Tengah juga dirangkaikan dengan launching pengembangan SiHati 4.0, yang berfokus pada penambahan informasi penurunan harga pada dashboard, data produksi dan harga produsen yang diintegrasikan dengan Sistem Logistik Daerah (Sislogda), dan pengembangan SiHati Mobile untuk percepatan pembahasan isu terkini dan pengambilan keputusan.
Pengembangan SiHati 4.0 tersebut menjawab kebutuhan ketersediaan informasi harga dan pasokan yang terkini, sehingga dapat menjadi pendukung berbagai program pengendalian inflasi di Jawa Tengah. (OL-6)
Mabes Polri membeberkan skema pembiayaan 1.179 SPPG dari koperasi, bank Himbara, hingga YKB. Pembangunan dapur MBG juga direncanakan menjangkau wilayah 3T.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menegaskan tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 dan akan memberikan diskon PKB sebesar 5%.
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pada periode tersebut, kata dia, suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 25-33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar 62-95 persen.
Data Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan timbulan sampah mencapai 670,38 ton per hari. Namun, sampah yang berhasil diolah baru sekitar 5,3 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved