Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjabarkan alasan perusahaan induk multinasional Jepang, Softbank mundur dari investasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Dibutuhkan pembiayaan dari APBN.
Faktor pertama menurutnya, Softbank telah memiliki masalah keuangan internal, khususnya pada masa pandemi. Dari Juli-September 2021 dengan penurunan valuasi dalam portofolio unit teknologi, Vision Fund, mengakibatkan Softbank rugi Rp49,9 triliun.
Belum lagi kerugian berasal dari Wework di 2020, Alibaba di tahun lalu yang belum bisa tergantikan hingga saat ini.
"Mundurnya Softbank memberi sinyal kepada investor bahwa strategi perusahaan akan lebih fokus pada pendanaan startup digital, bukan proyek pemerintahan," tambah Bhima dalam pernyataan ke wartawan, Sabtu (12/3).
Faktor lainnya yang disoroti Bhima ialah perang yang terus berlanjut antara Rusia-Ukraina yang mengakibatkan deretan ketidakpastian ekonomi global.
Baca juga: ASN yang Dipindahkan ke IKN Sebaiknya Menguasai Informasi Teknologi
Investor, ungkapnya, juga membaca risiko inflasi yang tinggi di negara maju akan membuat biaya pembangunan IKN naik signifikan. Dia mencontohkan, seperti pembangunan ibu kota negara di Putrajaya-Malaysia saat krisis moneter 1998, membuat biaya pembangunan naik signifikan.
"Biaya besi baja, barang material konstruksi pun akan mengalami kenaikan imbas dari terganggunya rantai pasok global," urainya.
Bhima menekankan, ada dua konsekuensi dari mundurnya Softbank dari proyek IKN. Pertama, jika pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu maka investasi awal sebanyak 80-90% harus diperoleh dari APBN.
"Ditengah target menurunkan defisit dibawah 3% pada 2023, maka pemerintah akan andalkan keuntungan penerimaan dari komoditas, dan menambah pembiayaan utang baru," ucapnya.
Konsekuensi kedua, yakni pemerintah perlu cari pengganti Softbank entah lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund dari negara mitra, seperti Arab Saudi.
"Sayangnya mencari investor sekelas Softbank bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN sudah dimulai," pungkasnya. (OL-4)
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Khoirudin tidak mau menyepelekan hal ini, karena 15 kewenangan ini bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jakarta.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
PRESIDEN Prabowo dipastikan akan melibatkan Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Mengingat, Jokowi sosok yang memulai pembangunan
Ditanya lebih lanjut mengenai wacana twin cities bisa efektif atau tidak bagi kelangsungan Republik Indonesia, Heru enggan menanggapi dan hanya mengucapkan terima kasih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved