Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
APARATUR Sipil Negara (ASN) yang dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) sebaiknya memiliki kemampuan dalam informasi dan teknologi dan literasi digital.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan konsep yang diinginkan pemerintah, menjadikan IKN kota dengan penyediaan infrastruktur dan layanan yang serba digital.
"Sebaiknya mereka yang punya kapasitas memahami digitalisasi karena layanannya akan bersifat digital," ujar Trubus di Jakarta, Sabtu (12/3).
Baca juga: IKN akan Dipenuhi Kendaraan Listrik dan Otonom
Ia lebih lanjut mengatakan pemerintah pasti sudah mempertimbangkan kebutuhan ASN dan kementerian terkait yang harus pindah pada klaster awal seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Keuangan.
"Pemerintah pasti sudah menyiapkan roadmap agar pelayanan publik berjalan," ujar dia.
Merespons rencana pemindahan personil TNI-Porli yang didahulukan untuk pindah ke IKN, menurut Trubus, kemungkinan karena faktor keamanan menjadi yang utama untuk memproteksi dari gangguan yang muncul selama proses pembangunan.(OL-5)
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
Daftar lengkap 216 negara di dunia beserta ibu kotanya, diurutkan A-Z dengan nomor urut. Pelajari pusat pemerintahan setiap negara!
Daftar lengkap nama negara di 5 benua beserta ibu kotanya. Temukan informasi mudah dan jelas tentang negara-negara di dunia!
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Saat ini, sekitar 62 persen masyarakat Indonesia telah terbiasa berbelanja daring dua hingga tiga kali per bulan.
KECINTAAN Justisia Dewi pada jam tangan, dan kepeduliannya terhadap lingkungan menjadi salah satu sumber inspirasi usahanya. Ia menghadirkan Ma.ja Watch pada tahun 2021
Tanpa kematangan psikologis yang cukup, anak-anak berisiko tinggi terpapar konten yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka.
Meta menekankan bahwa perlindungan terhadap anak tidak harus dilakukan dengan cara yang mengekang atau memantau seluruh isi percakapan secara berlebihan.
DI tengah upaya pemerintah memperketat pengawasan digital bagi anak-anak, suara dari akar rumput mengingatkan bahwa regulasi teknis saja tidak cukup.
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga talenta digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved