Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RENCANA pemanggilan Tan Paulin oleh komisi VII DPR RI terkait dengan dugaan penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal mendapat respon positif.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai tepat rencana komisi VII DPR RI untuk memanggil Tan Paulin. Sebab kata dia, hingga saat ini, belum ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkannya ke pihak kepolisian.
“Lebih baik dia (Tan Paulin) dipanggil dulu oleh DPR, ditanyakan posisinya dan apa pekerjaan dia sebenarnya,” kata Mamit dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (27/2).
Pemanggilan oleh komisi VII DPR ini, sekaligus bisa dimanfaatkan untuk membuktikan julukan bahwa Tan Paulin merupakan “Ratu Batu Bara”, sekaligus apakah selama menjalankan bisnis merugikan keuangan negara.
“Apakah pemilik tambang atau sebatas trader. Jika memang mempunyai indikasi merugikan negara maka seharusnya bisa dilaporkan ke Polisi untuk ditindaklanjuti,” pungkas Mamit.
Sebelumnya, anggota komisi VII DPR RI Yulian Gunhar meminta agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut dugaan praktik penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal yang dilakukan oleh Tan Paulin.
Disisi lain, politisi PDI Perjuangan itu menyatakan bahwa untuk membuat terang benderang,Komisi VII DPR RI berencana bakal memanggil Tan Paulin guna mengklarifikasi.
"Panja Ilegal Mining Komisi VII akan segera memanggil sosok Tan Paulin ini untuk didengar keterangannya," katanya.
Nama Tan Paulin sempat membuat panas jalannya Rapat kerja Komisi VII DPR dan Menteri ESDM, Kamis 14 januari 2022. Dalam Raker itu, diungkap adanya dugaan praktik permainan penjualan batu bara secara ilegal.
Namun kuasa hukum Tan Paulin, Hadi Prabowo menegaskan bahwa kliennya tidak menjalankan penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal. Tan Paulin, kata Hadi, merupakan pengusaha yang membeli batu bara dari tambang pemegang IUP-OP resmi.
Selain itu, batu bara yang diperdagangkan sudah melalui proses verifikasi kebenaran asal usul barang dan pajak yang sudah dituangkan di Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dari surveroy yang ditunjuk.
“Kegiatan penjualan batu bara yang dilakukan klien kami sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, di mana batu bara yang dijual mengantongi dokumen resmi," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Jaringan Aktivis Indonesia Minta KESDM Setop Pertambangan ...
Kunjungan kerja untuk mengecek persiapan dan kesiapan pelaksanaan atau penyelenggaraan Pemilu 2024.
Upaya ini berpotensi mewujudkan terciptanya iklim sepak bola di Indonesia yang baik sekaligus bersih dari para mafia sepak bola.
Usulan-usulan tersebut juga telah dibahas juga secara khusus oleh komite yang dibentuk dan didiskusikan pada Rapat Kerja Nasional Peradi Bali pada 10-12 Juni lalu.
Sejauh ini ada 538 WNI di Sudan yang dievakuasi dari Khartoum, ibukota Sudan, dan akan diberangkatkan ke Jeddah.
Dalam sejarah rekrutmen ASN, hal itu belum pernah terjadi.
Pemda perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran covid-19 dan tingkat dukungan sistem kesehatan publik serta memastikan protokol kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved