DIREKTUR Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, maraknya baja impor berdampak buruk terhadap industri dalam negeri. Untuk itu, Pemerintah harus segera melindungi produsen baja lokal.
“Saya kira sudah mendesak produsen baja lokal diberikan perlindungan dalam berbagai hal. Mulai dari perlindungan proteksi impor (anti dumping dan safeguard), perlindungan dalam bentuk insentif dan itu dialihkan kepada para investor yang mau masuk ke perusahaan baja lokal,” kata Bhima di Jakarta, Kamis (24/2).
Bhima mengingatakan, jika baja impor dibiarkan terus membanjir, dikhawatirkan membuat produsen baja dalam negeri ambruk.
“Ini bisa menjadi kepunahan produsen besi dan baja lokal. Apalagi kalau melihat penegakkan dari manipulasi baja impor, seperti melakukan penggeseran HS kode marak dilakukan, tapi penegakan relatif lemah,” lanjut Bhima.
Itu sebabnya, lanjut Bhima, harus ada ketegasan Pemerintah yang memberikan perlindungan kepada produsen baja lokal. “Antara lain, dengan memberikan hambatan-hambatan non-tarif, seperti kebijakan anti dumping & safeguard yang lebih ketat,” kata Bhima.
Selain itu, pemerintah harus memperketat laju impor baja dengan melakukan seleksi secara ketat dan tidak mudah menerbitkan surat ijin impor. Sebaliknya, produsen baja lokal harus mendapat berbagai intensif perpajakan.
Bhima melihat, bahwa tindakan dan kebijakan Pemerintah saat ini terkesan lebih memprioritaskan baja impor. Ini tercermin dari beberapa pengadaan infrastruktur perumahan. Yang harusnya menggunakan baja dalam negeri, justru berkorelasi dengan meningkatnya penggunaan baja impor secara signifikan.
Bhima juga mengingatkan, banjir baja impor akan mengganggu iklim investasi. Dan kedepan, jelas Bhima, investasi sektor ini menjadi kurang menarik bagi investor.
“Ini bisa kita lihat di pasar saham. Beberapa saham produsen baja lokal tidak dilirik lagi oleh para investor. Itu merupakan salah satu indikator bahwa industri baja dalam kondisi yang kritis,” sambung Bhima.
Selain itu, banjir baja impor juga akan berimbas pada penerimaan negara, terutama sektor pajak.
“Ketika baja impor alami kenaikan apalagi di proyek-proyek yang mendapat tax allowance, tax holiday, dan berbagai insentif perpajakkan maka, makin bocorlah penerimaan pajak pemerintah,” tandasnya.
Padahal, lanjut Bhima, produsen besi dan baja adalah penyumbang pajak dari berbagai lapis. Mulai dari distribusi, produksi, serta menyerap tenaga kerja.
Berbagai pihak memang menyoroti banjir baja impor. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar juga mengaku sedih dengan kondisi impor baja saat ini.
Menurut Bobby, serangan impor dilakukan dengan berbagai macam cara oleh para trader. Karena itulah, Kadin Indonesia berharap agar Pemerintah secara konsisten menerapkan peraturan yang ada. Khususnya untuk mengendalikan impor dan menjaga investasi yang sudah ditanamkan. (RO/OL-09)
