Pemerintah Dinilai Bisa Kurangi Subsidi Energi

Kepala Kajian Makroekonomi dan Ekonomi Politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Jahen F. Rezki menilai, pemerintah dapat mengurangi belanja subsidi energi secara bertahap dan mengalihkannya pada sektor lain yang lebih produktif.

"Saya rasa uang subsidi untuk energi lebih baik untuk digunakan ke sektor yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan membangun transportasi publik yang lebih baik," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (23/3).

Jahen menuturkan, pengalihan dana subsidi energi tersebut dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman yang tepat kepada masyarakat. Hal yang paling dominan untuk mengurangi belanja subsidi menurutnya ialah mengurangi subsidi BBM kendaraan bermotor.

Pengalihan atau pengurangan subsidi energi dinilai menjadi penting untuk mencegah belanja subsidi yang terlampau tinggi. Terlebih saat ini sejumlah harga komoditas energi di level dunia mengalami kenaikan dan berimbas pada ongkos negara.

Belum lagi saat ini terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina yang dapat pula mempengaruhi harga minyak dunia. Sebagai importir minyak, Indonesia akan memiliki beban tambahan akibat dinamika geopolitik tersebut.

"Indonesia sebagai net importir minyak tentunya akan terkena dampak. Masalah supply disruption juga tentunya akan berpengaruh terhadap kelangkaan barang dan juga harga. Ini juga dipengaruhi oleh covid-19," jelas Jahen.

Namun dia berpendapat kenaikan subsidi tak akan memberikan dampak signifikan pasa alokasi belanja negara. Sebab, adanya subsidi energi juga berpotensi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi.

Hanya, pemerintah tetap akan menghadapi tekanan dari sisi anggaran lantaran di saat yang sama upaya konsolidasi fiskal juga dilakukan. "Mengingat tahun depan pemerintah akan mulai melakukan konsolidasi fiskal, maka isu subsidi energi tentunya perlu dimonitor secara optimal," terang Jahen. (OL-12)