GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) meyakini bahwa persoalan minyak goreng bukan disebabkan praktik kartel, seperti dugaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Menurut Gapki, kelangkaan stok dan lonjakan harga minyak goreng disebabkan fenomena panic buying. Sehingga, ketika ada stok minyak goreng, warga langsung menyerbu barang pokok tersebut.
"Kalau saya meyakini tidak ada masalah kartel, tetapi lebih baik KPPU yang membuktikan. Seharusnya masalah minyak goreng sudah teratasi, hanya masih ada panic buying," ungkap Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono kepada Media Indonesia, Sabtu (19/2).
Baca juga: Moeldoko: Harga Minyak Goreng Mulai Turun, Namun Masih di Atas HET
Lebih lanjut, Eddy juga menanggapi terkait kabar produsen minyak goreng yang menimbun stok. Dugaannya, produsen enggan mengikuti aturan satu harga dari pemerintah.
Menurutnya, penimbunan itu tidak akan menguntungkan produsen minyak. Pun, langkah produsen untuk menimbun stok minyak goreng juga dinilai tidak masuk akal.
Baca juga: Minyak Goreng Langka, Warga Terpaksa Berhemat
"Barusan saya lihat kabar di NTT, ada pedagang menimbun minyak goreng. Ternyata itu stok lama dan harga lama. Tadi di wawancara, kalau dia jual Rp14 ribu rugi, akhirnya dia tidak jual. Kalau produsen menimbun minyak goreng untungnya apa? Harga sudah dipatok pemerintah, malah dia semakin rugi," tutur Eddy.
Eddy menyarankan pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga, tidak terjadi punic buying yang menyebabkan terjadinya kelangkaan stok minyak goreng.
"Harusnya ada sosialisasi kepada masyarakat, bahwa tidak usah panik, karena seharusnya stok cukup," pungkasnya.(OL-11)
