Negara G20 Komit Perkuat Jaring Pengaman Keuangan Global

GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan  komunike atau hasil komunikasi hasil dari pertemuan yang berkaitan dengan arsitektur keuangan internasional dan reformasi sektor keuangan.

Pada pembahasan arsitektur sektor keuangan internasional dibahas berbagai isu khususnya sistem moneter internasional. Negara-negara berkembang dan G20 harus merencanakan dan mengantisipasi normalisasi kebijakan di negara-negara maju.

Pemulihan ekonomi global berlanjut, yang dalam jangka pendek ini dihadapkan pada sejumlah permasalahan berkaitan dengan normalisasi kebijakan baik dari sisi fiskal maupun dari sisi moneter, termasuk di antaranya adalah rencana kenaikan suku bunga AS Fed Fund Rate.

Selain itu juga ada risiko berkaitan dengan gangguan mata rantai pasok global, hambatan energi dan tensi politik. Normalisasi kebijakan dilakukan secara baik oleh negara maju. Lalu negara-negara berkembang harus bisa mengatasinya secara baik.

"Dalam hal ini disepakati dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan global, G20 berkomitmen untuk menerapkan kebijakan normalisasi yang dikalibrasi, direncanakan, dan dikomunikasikan dengan baik," kata Perry dalam konferensi pers, Jumat (18/2).

Tujuannya agar berdampak minimal terhadap kondisi pasar dan dampak rambatannya, agar pemulihan ekonomi global tetap bisa berlangsung.

Dalam jangka panjangnya tentu saja tujuannya kembali ke pola pertumbuhan ekonomi jangka panjang, termasuk mengatasi dampak luka memar dari pandemi terhadap kondisi sektor riil.

Baca juga: Kerja Sama Global Dibutuhkan untuk Pulih Bersama

Berkaitan dengan antisipasi normalisasi kebijakan negara maju, negara berkembang harus mempersiapkan kebijakan makro dan ekonomi sistem keuangan secara sehat, termasuk di dalammya melakukan kebijakan moneter.

"Sehingga tidak hanya akan mendukung pemulihan ekonomi domestik tapi juga mengatasi dampak dari kenaikan suku bunga dan inflasi, dan mengantisipasi aliran modal asing keluar, yang padahal modal ini diperlukan negara berkembang untuk menunjang pemulihan ekonomi," kata Perry.

Negara G20 berkomitmen memperkuat jaring pengaman keuangan global dari IMF untuk membantu agar negara-negara bisa menjaga ketahanan terhadap gejolak perekonomian global, terutama bagi negara berkembang.

Pada sesi ketiga, diskusi berkaitan dengan reformasi sektor keuangan global, yang kondisinya sudah lebih kuat khususnya di perbankan.

Secara keseluruhan permodalan perbankan global cukup kuat, begitu juga dengan kemampuan untuk manajemen risiko. Namun pandemi itu juga menimbulkan dampak dari sektor korporasi terhadap sektor keuangan, disertai munculnya berbagai lembaga jasa keuangan di luar perbankan, dan semakin besarnya perdagangan crypto asset.

"Oleh karena diperlukan upaya untuk memperkuat sektor keuangan global dan mengatasi dampak terhadap sektor keuangan. Hal ini diperlukan agar lembaga keuangan dapat menjalankan fungsinya dalam membiayai ekonomi melakukan fungsi intermediasi dalam rangka pemulihan ekonomi," kata Perry.

Aspek lain yang menjadi perhatian negara-negara G20 adalah mengelola risiko dan mengoptimalkan manfaat, dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi.

Negara G20 menyepakati perlunya kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap perkembangan kripto aset yang cukup pesat, sehingga bila tidak dipantau secara baik dikawatirkan dapat menimbulkan instabilitas pasar keuangan global maupun terhadap perekonomian.

"G20 juga menekankan pentingnya melanjutkan assessment mengenai implikasi terhadap sistem moneter dan keuangan internasional dari sisi optimalisasi manfaat teknologi dan bersepakat untuk melanjutkan implementasi G20 roadmap enhancing cross-border payment system," kata Perry. (A-2)