175 Delegasi Dijadwalkan Hadir pada Pertemuan G20

INDONESIA akan menyelenggarakan pertemuan pertama menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 dan pertemuan kedua tingkat deputi, mulai Selasa (15/2) sampai Jumat (18/2) di kawasan JCC Senayan dan Gelora Bung Karno (GBK).

Sebanyak 175 delegasi dijadwalkan akan hadir langsung di Jakarta. Sekretaris Pokja Logistik Bidang Finance Track G20 Rudy Rahmaddi menjelaskan, terdapat 389 delegasi yang akan hadir dalam pertemuan jalur keuangan G20 pada pekan ini. Sebanyak 175 delegasi akan hadir secara langsung, sedangkan 214 delegasi akan hadir secara langsung.

"Sejak Sabtu malam, delegasi-delegasi sudah hadir dan sudah kami tangani semua. Semua delegasi sejauh ini dipandang layak secara kesehatan untuk mengikuti rangkaian kegiatan," ujar Rudy dalam Media Breafing Persiapan 2nd FCBD dan 1st FMCBG G20 Indonesia, Senin (14/2).

Mengutip data Panitia Jalur Keuangan G20, delegasi yang akan hadir secara fisik, antara lain berasal dari Eropa, Amerika, Italia, Jepang, Arab Saudi, Afrika Selatan, Prancis, Argentina, Australia, Turki, dan Inggris. Sebagian delegasi dari negara ini juga menghadiri pertemuan secara virtual.

Sedangkan negara yang seluruhnya menghadiri pertemuan secara virtual, yakni Tiongkok, India, Brasil, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Kanada, dan Jerman.

Baca juga: KTT G20, Momen Membangun Pariwisata Berkelanjutan

Rudy menjelaskan, panitia pokja telah menerapkan skema travel bubble sebagai bentuk karantina untuk para delegasi yang datang ke Jakarta.

Pokja juga kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Polri, dan BNPB agar bubble ini tidak pecah. Para delegasi, dapat lepas dari bubble atau keluar dari area pertemuan setelah pertemuan rampung dan melewati masa sesuai dengan ketentuan karantina. Peserta juga akan menjalani tes dengan metode PCR maupun antigen setiap hari guna memastikan keamanan pertemuan.

"Setelah travel bubble dan pertemuan selesai, tentu mereka bisa lepas dari karantina atau kembali ke negaranya," kata Rudy.

Pertemuan pertama tingkat menteri dan gubernur bank sentral G20 akan digelar pada 17-18 Februari 2022. Sementara pertemuan kedua tingkat deputi jalur keuangan G20 akan digelar pada 15-16 Februari 2022. Kedua pertemuan ini akan digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Wempi Saputra Presidensi G20 Indonesia ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong sektor perdagangan, industri, dan investasi melalui berbagai forum pertemuan.

Dia sampaikan, G20 merupakan pasar yang besar karena menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 80 persen investasi global, dan 75 persen perdagangan global.

"Boleh dikatakan ini adalah forum adidaya. Tidak ada lagi forum di dunia menguasai 85 persen PDB global dan 80 persen investasi. Ini mengapa G20 menjadi yang paling terkemuka untuk mendiskusikan koordinasi kebijakan makro global," kata Wempi.

Secara manfaat, forum G20 berdampak langsung kepada ekonomi Indonesia. Dalam jangka pendek akan meningkatkan devisa dari kunjungan delegasi Indonesia, menghidupkan sektor hospitality, mendukung peningkatan konsumsi domestik, optimalisasi peran UMKM, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Di samping itu forum G20 ini adalah forum strategis untuk membahas isu global. Misalnya isu terkini mengenai kesehatan global, stabilitas keuangan, perubahan iklim akan dibahas di forum G20.

"Karena negara-negara besar yang memiliki peran di dalam koordinasi makro ekonomi kebijakan global itu membahasa di dalam forum," kata Wempi.

Salah satu fokus yang akan dibahas dalam pertemuan G20 yakni mengenai transformasi digital terutama sistem pembayaran. Indonesia berencana akan mengenalkan suatu sistem pembayaran dalam era digital yang akan dapat di gunakan di negara-negara anggota G20.

"Ini terkait dengan cross border payment, transaksi perdagangan antar negara, dan bagaimana kita ingin mengenalkan digital currency mata uang bank sentral dan bertukar pengalaman dengan negara-negara yang sudah menggunakannya," ujar Wempi.

Hal tersebut penting untuk diangkat sebab transfomasi digital yang terjadi saat ini cukup pesat disamping adanya pandemi Covid-19.

Selanjutnya terkait digital juga akan mengulas sustainable payment atau keuangan yang berkelanjutan. Fokusnya adalah bagaimana transisi menuju ekonomi hijau bisa lebih adil dan terjangkau bagi negara berkembang.

"Isu perubahan iklim membuat para para negara-negara maju menaruh perhatian untuk menanggulangi hal tersebut. Maka negara berkembang membutuhkan suatu transisi bagaimana mengakses pasar pada investasi yang mengarah pada green economy," kata Wempi.

Selain itu forum ini juga akan membahas inklusi keuangan atau bagaimana mengaktifkannya dalam membantu pembiayaan dari UMKM di era digital.

"Terakhir international taxation. Bagaimana kita melakukan formulasi hak pemajakan dari perusahaan multinasional," kata Wempi. (OL-4)