Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
PETANI kelapa Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat mengukir sejarah baru. Untuk pertama kalinya Petani Kelapa dapat melakukan ekspor cocofiber (sabut kelapa) dan dan coco feat (serbuk sabut kelapa) ke Tiongkok.
Ekspor itu berhasil dilaksanakan berkat binaan Koperasi Sabut Kelapa-Petani Minang Global (Kosapa-PMG), yang khusus memproduksi sabut kelapa untuk komiditi ekspor.
Pelepasan ekspor perdana ke Tiongkok dilakukan di Nagari Ulakan, Pariaman Sumatera Barat, Senin (31/1). Acara pelepasan ekspor perdana sabuk kelapa dan serbuk kelapa sebanyak 75 Ton cocofiber senilai $ 22.500 (CNF Qintao port China) ke Tiongkok menjadi penanda bahwa UKM sektor pertanian ini bisa menjadi pengungkit ekonomi sekaligus peluang di masa pandemi.
Ketua Umum Kosapa-PMG, Efli Ramli menjelaskan, produk sabut kelapa dapat diolah menjadi beraneka macam produk derivatif serta memiliki banyak manfaatnya, diantaranya sebagai bahan pengisi sofa, tempat duduk, jok mobil serta media tana.
Bahan baku sabut kelapa yang selama ini melimpah di Sumatera Barat, tidak dimanfaatkan dan hanya dibiarkan begitu saja atau dibakar. Melalui Kosapa-PMG, sabut dan serbuk kelapa diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual ekspor yang tinggi.
“Selama ini sabut kelapa yang ada di Pariaman terbuang begitu saja, kini dengan adanya Kosapa-PMG diolah sehiangga menjadi satu komoditi ekspor. Mudah-mudahan ekspor sabut kelapa ini dapat memberi kemajuan ekonomi daerah, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja,” kata Efli Ramli.
Saat ini, lanjut Efli Ramli, Indonesia hanya mampu mengekspor 3 persen dari kebutuhan cocofiber dan cocofeat dunia. Sisanya sebesar 97 persen dipasok dari India dan Srilangka. Sementara permintaan ekspor dari Tiongkok mencapai 3.000 kontainer pertahun, Eropa 200 kontainer pertahun. Selain ekspor, serabut kelapa ini juga untuk memenuhi kebutuhan lokal RAPP, Perusahaan HTI untuk pembibitan kayu kertas.
“Peluangnya sangat besar, untuk itu Kosapa-PMG berharap Sumatera Barat bisa mengambil kesempatan ini, menjadikan sampai jadi dollar,” kata Efli Ramli
Untuk menjawab kebutuhan ekspor tersebut, Kosapa-PMG telah membangun pabrik pengolahan sabut kelapa yang berlokasi di Nagari Ulakan, Pariaman Sumatera Barat. Pabrik yang dibangun diatas lahan seluas 120 m2 x100 m2, dengan nilai investasi sebesar Rp550 juta.
“Hingga saat ini, pabrik Kosapa-PMG telah berhasil memproduksi dengan kapasitas produksi cocofiber 50 ton per bulan dan Cocopeat 100 ton per bulan,” papar Efli.
Baca juga : Mendag: Kebutuhan Minyak Goreng Capai 5,7 Juta Liter di 2022
Pembangunan pabrik pengolahan sabut kelapa Kosapa di Pariaman dinilai sangat membantu perkembangan ekonomi masyarakat sekitarnya. Dengan skala UMKM saja, sejumlah warga yang terlibat didalamnya mencapai 80 orang sd 125 orang. Mulai dari pengumpul sabut, mengantarkan ke pabrik dan pekerja di pabrik.
“Diharapkan bisa terjadi multy flier efect terhadap pendapatan masyarakat serta pemasukan negara, baik dari devisa ekspor serta pajak yang saat ini dibutuhkan dalam memulihkan ekonomi. Kedepan, Kosapa juga akan mengembangkan 1.000 pabrik sabut kelapa di sejumlah sentra kebun kelapa di Pulau lain seperti Jawa, Sulawesi dan lain-lain,” ujarnya.
"Target kedepan, Kosapa-PMG harus mampu memanfaatkan peluang areal kelapa seluas 87.000 hektar lebih yang ada di Sumatera Barat dengan nilai devisa nya Rp552.000.000.000 lebih,"tutup Efli Ramli.
Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur mengatakan sabut kelapa sangat besar potensinya dan menjadi komoditas unggulan, karena hampir terdapat di seluruh Indonesia.
Untuk itu, dia berterima kasih kepada KOSAPA PMG yang telah membantu pergerakan ekonomi dan membuka lapangan kerja di nagari Ulakan. Tentunya hal ini, secara bertahap akan dapat mengangkat tingkat perekonomian Kabupaten Padang Pariaman secara keseluruhan.
"Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat, saya mengucapkan selamat atas pelepasan ekspor perdana serabut kelapa ke Republik Tiongkok dan terima kasih kepada KOSAPA PMG yang telah berinvestasi di Nagari Ulakan Kabupaten Padang Pariaman. Semoga upaya yang telah dilakukan, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap tenaga kerja dari anak Nagari setempat," ujar Suhatri Bur.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar Nazwir mengatakan komoditas kelapa di Provinsi Sumatra Barat memiliki nilai ekspor yang cukup menjanjikan. Berbagai produk telah diekspor, baik dari bentuk santan maupun dalam bentuk olahan air kelapa serta serabut kelapa yang bernilai tinggi.
Melihat potensi itu, Ia menyerukan masyarakat yang memiliki lahan untuk menanam kelapa varietas unggul. Karena, kelapa memiliki prospek yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kabupaten Padang Pariaman merupakan daerah penghasil komoditas kelapa terbesar dan terbaik di Sumatera Barat. Karena itu, tidak ada salahnya potensi ini diunggulkan dan kita jadikan primadona untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Padang Pariaman dan Sumatera Barat secara umum," ungkap Nazwir.
Pelepasan ekspor itu tutur dihadiri juga Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerat Tertinggal, dan Trasmigrasi Budi Arie Setiadi, Walikota Pariaman Genius Umar, dan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun. (RO/OL-7)
Pada 2025 (angka sementara) produksi kakao berada di kisaran 616 ribu ton, dan pada 2026 diproyeksikan naik menjadi 635 ribu ton dengan luas areal mencapai 1,38 juta hektare.
Mendes PDT Yandri Susanto, yang hadir langsung melepas keberangkatan kontainer ekspor tersebut, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah konkret sektor swasta dalam membina desa.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Pada kuartal IV 2025, industri tekstil dan produk tekstil tercatat tumbuh 4,37 persen secara tahunan di tengah tekanan global dan perlambatan permintaan di sejumlah negara tujuan ekspor.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved