Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA memiliki posisi strategis dalam pertemuan G20 yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam memperjuangkan kepentingan nasional bidang ketenagakerjaan yang memberikan dampak pada perekonomian global, termasuk pasar tenaga kerja.
"Ini momentum sangat berharga bagi Indonesia dalam membangkitkan kembali roda perekonomian akibat pandemi covid-19, dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan melalui percepatan vaksinasi, serta meningatkan kepercayaan masyarakat dunia untuk bangkit bersama menata kembali perekonomian dunia," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, dalam acara Kick Off Meeting Labour 20 (L20) dilansir dari keterangan resmi, Senin (31/1).
Baca juga: Klaim Pembayaran BPJAMSOSTEK Bantu Kehidupan Pekerja dan Keluarganya
Anwar Sanusi mengungkapkan, menjadi Presidensi G20 merupakan kehormatan Indonesia untuk turut andil mencari jalan keluar dari pandemi covid-19, melalui inisiatif konkrit yang mendorong pemulihan kondisi ketenagakerjaan secara global.
"Pembahasan isu-isu dalam Presidensi G20 Indonesia, diharapkan dapat saling memperkuat satu dengan yang lain agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Indonesia maupun dunia," tuturnya.
Dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan, lanjut Sekjen Anwar, pihaknya mendorong partisipasi dan kolaborasi dari L20 sehingga menghasilkan masukan yang dapat memperkaya kebijakan bidang ketenagakerjaan.
Kolaborasi ini menciptakan terobosan lebih besar bagi pemulihan ekonomi global pada penciptaan lapangan kerja, untuk menghadapi perubahan dunia kerja dan pasar kerja inklusif bagi penyandang disabilitas, serta pelindungan bagi pekerja dalam menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang terus berubah.
"Kami berharap komunitas L20 akan memberikan tawaran-tawaran yang konkrit dari pertemuan G20," pungkas Anwar. (OL-6)
Kampus didorong untuk menggeser orientasi dari sekadar mencetak pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.
PKS Jawa Barat menegaskan komitmennya menghadirkan program dan pelayanan nyata di sektor ketenagakerjaan.
Banyak lansia Indonesia tetap bekerja bukan karena pilihan, tapi keterpaksaan.
pemotongan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak cukup menjawab persoalan ketenagakerjaan di Tanah Air
Rencana Presiden Prabowo Subianto soal pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) dinilai belum menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
PENGAMAT politik dari Citra Institut Efriza menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengutamakan sosok profesional dalam memilih Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved