Jumat 28 Januari 2022, 21:51 WIB

OJK Keluarkan Ketentuan Penyempurnaan PAYDI dan Fintech Lending untuk Lindungi Konsumen IKNB

mediaindonesia.com | Ekonomi
OJK Keluarkan Ketentuan Penyempurnaan PAYDI dan Fintech Lending untuk Lindungi Konsumen IKNB

MI/Ramdani
Gedung OJK.

 

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengeluarkan dua ketentuan di bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Yaitu peraturan mengenai Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI atau unit link) dan perubahan peraturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (fintech peer to peer lending).

“Kedua peraturan itu akan dikeluarkan mengingat pentingnya penguatan operasional industri perasuransian dan fintech P2P lending yang harus diiringi dengan peningkatan aspek perlindungan konsumen,” kata Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi.

Menurutnya, penyempurnaan aturan PAYDI antara lain meliputi area spesifikasi produk, persyaratan perusahaan untuk dapat menjual PAYDI, praktik pemasaran, transparansi produk dan pengelolaan investasi. 

Baca Juga: Percepat Penanganan, Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Libatkan OJK Dalam Keanggotaan 

“Upaya penguatan regulasi tersebut bertujuan agar permasalahan pemasaran khususnya ketidakpahaman nasabah atas PAYDI dapat diminimalisir dan perusahaan asuransi dapat meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko dengan lebih baik,” kata Riswinandi.

Sementara perubahan ketentuan fintech P2P lending antara lain mengatur kepemilikan platform layanan pendanaan bersama, bentuk badan hukum, modal pendirian, nilai ekuitas, batas maksimum pendanaan, pemegang saham pengendali dan sejumlah larangan untuk perlindungan konsumen seperti tata cara penagihan. 

“Perubahan ketentuan layanan pendanaan bersama ini ditujukan untuk memperkuat industri fintech P2P lending dari sisi kelembagaan dan layanan terhadap konsumen serta kontribusinya bagi perekonomian,” kata Riswinandi.

Riswinandi juga menjelaskan dalam perumusan aturan yang baru ini sudah melibatkan pelaku industri dan stakeholders termasuk akademisi, sehingga diharapkan begitu ketentuannya diundangkan maka bisa segeradi implementasikan. (RO/OL-10)

Baca Juga

MI/Palce Amalo

Kadin NTT Indonesia Bahas Peluang Investasi dengan CCI Timor Leste

👤Palce Amalo 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 10:50 WIB
KADIN Nusa Tenggara Timur, RI dan CCI Timor Leste membahas peluang investasi yang bisa direalasisikan yang saling...
dok.pribadi

Jaro Ade Apresiasi Pemerintah, Masyarakat Boleh Mudik

👤mediaidonesia.com 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 10:40 WIB
ADANYA pergerakan pemudik kedesa tentu memberikan stimulan ekonomi dan membantu menghidupkan geliat usaha kecil dan menengah didesa...
dok.Ant

Garuda Mendapat Perpanjangan PKPU Terakhir hingga 20 Juni

👤Insi Nantika Jelita 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 10:15 WIB
MASKAPAI Garuda Indonesia merespons positif putusan perpanjangan terakhir tahapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga 20...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya