Produk UMKM Butuh Dibeli, Bukan Hanya Sekadar Bangga

KETUA Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun berpendapat bahwa digitalisasi memang telah menjadi jawaban bagi kesulitan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi covid-19, di mana pelaku UMKM hanya tinggal memotret produk mereka dan menjualnya di platform online.

Namun, permasalahan yang terjadi ialah tidak semua produk UMKM ini akan dibeli oleh masyarakat. Maka dari itu, menurutnya offtaker menjadi hal yang paling dibutuhkan oleh UMKM saat ini.

"Offtaker atau pembelinya itu harus jelas. Konsepnya itu hanya satu, (produk) UMKM ini harus dibeli. Makanya kebijakan pengadaan barang dan jasa dengan harga yang murah itu enggak tepat di Indonesia. Kenapa? Karena yang dibutuhkan itu produk yang massal dan efisien. Ini enggak bisa dilakukan UMKM. Makanya produk UMKM perlu dibela untuk dibeli supaya naik kelas. Dengan begitu, akselerasi digital bisa dilakukan dengan cepat," ungkapnya dalam acara MGN Summit 2022, Jumat (28/1).

Ikhsan mencontohkan, untuk masuk ke dalam katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) produk UMKM sulit untuk dapat diserap. Hal ini dikarenakan kebutuhan barang/jasa pemerintah tidak mampu dipenuhi oleh UMKM.

"Rata-rata yang menang itu produk luar. UMKM kita enggak mampu. Untuk itu, diperlukan offtaker dari pemerintah. Harus ada pembelinya untuk naik kelas," ujar Ikhsan.

Dia pun meminta pemerintah untuk bekerja sama dengan penegak hukum agar ketika membeli produk UMKM, audit yang dilakukan tidak akan membuat kementerian atau lembaga (K/L) kesulitan.

"Coba kerja sama antara penegak hukum dan pemerintah agar ketika membeli produk UMKM ini jangan ada permasalahan. Dibelain dong UMKM. Hal ini yang menjadi titik juang kami, jadi produk UMKM harus dibeli, bukan hanya bangga saja. Bangga enggak usah lah. Karena yang dibutuhkan UMKM itu memproduksi dan diserap oleh masyarakat terutama oleh pemerintah," tuturnya.

Ikhsan pun mengakui sebenarnya kebijakan pemerintah saat ini sudah condong mendukung UMKM. Namun, kebijakan ini tidak disertai dengan dukungan untuk mewajibkan seluruh K/L, pemerintah daerah, dan lainnya untuk membeli produk UMKM.

"Dulu itu sepatu TNI dari Bandung. Sekarang impor. Coba satu minggu saja tiga hari PNS pakai baju sutera produk UMKM. Batik juga bisa dimanfaatkan, diwajibkan untuk memakai tiga kali dalam satu minggu, pasti bergerak kita. Kebijakan itu yang kita butuhkan sebagai pengusaha butuh order," pungkas Ikhsan. (E-3)