Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Setelah enam tahun mengeluarkan instruksi, Presiden Joko Widodo akhirnya melakukan groundbreaking pabrik pengolahan batu bara menjadi dimetil eter (DME) yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, Senin (24/1).
Meskipun butuh waktu yang cukup lama untuk terealisasi, kepala negara mengaku senang dengan progres yang sudah dicapai sekarang. "Ini sudah enam tahun yang lalu saya perintahkan, tetapi alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan. Meskipun dalam jangka yang panjang, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME," ujar Jokowi di Muara Enim, Sumatra Selatan, Senin (24/1).
Ia menegaskan bahwa upaya pembangunan industri hilir, terutama di sektor batu bara sangat penting guna mengurangi impor komoditas turunan seperti LPG.
Setiap tahun, Jokowi menyebut Indonesia harus mengeluarkan biaya hingga Rp80 triliun untuk membeli LPG dari luar negeri. "Impor LPG kita itu gede banget. Kebutuhan kita Rp100 triliun. Mungkin impornya itu sampai Rp80 triliun. Itu pun harus disubsidi Rp70 triliun untuk sampai ke masyarakat karena harganya sudah sangat tinggi sekali," terang mantan wali kota Solo itu.
Jika pemerintah tidak bergerak, sudah pasti impor akan terus dilakukan. Akhirnya, negara lain menjadi pihak yang sangat diuntungkan.
Indonesia menjual batu bara mentah ke luar negeri dengan harga yang murah. Di sana, mereka mengolah batubara itu menjadi LPG dan menjualnya lagi kepada Indonesia dengan harga yang sudah naik berkali-kali lipat."Pertanyaan saya apakah ini mau kita terus-teruskan impor? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain. Padahal, kita memiliki bahan bakunya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME, hampir mirip dengan LPG. Tadi saya sudah melihat bagaimana api dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG untuk memasak itu sama saja," jelas Jokowi. (OL-12)
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pembenahan Indonesia harus menyentuh semua sektor, termasuk soal kebersihan lingkungan
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan 22 pengusaha besar anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Rabu (11/2) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Bertemu lima naga, Presiden Prabowo Subianto menegaskan investasi harus berdampak nyata, menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor riil, dan memperkuat UMKM.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menghadiri puncak peringatan Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Malang
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved