Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Setelah enam tahun mengeluarkan instruksi, Presiden Joko Widodo akhirnya melakukan groundbreaking pabrik pengolahan batu bara menjadi dimetil eter (DME) yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, Senin (24/1).
Meskipun butuh waktu yang cukup lama untuk terealisasi, kepala negara mengaku senang dengan progres yang sudah dicapai sekarang. "Ini sudah enam tahun yang lalu saya perintahkan, tetapi alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan. Meskipun dalam jangka yang panjang, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME," ujar Jokowi di Muara Enim, Sumatra Selatan, Senin (24/1).
Ia menegaskan bahwa upaya pembangunan industri hilir, terutama di sektor batu bara sangat penting guna mengurangi impor komoditas turunan seperti LPG.
Setiap tahun, Jokowi menyebut Indonesia harus mengeluarkan biaya hingga Rp80 triliun untuk membeli LPG dari luar negeri. "Impor LPG kita itu gede banget. Kebutuhan kita Rp100 triliun. Mungkin impornya itu sampai Rp80 triliun. Itu pun harus disubsidi Rp70 triliun untuk sampai ke masyarakat karena harganya sudah sangat tinggi sekali," terang mantan wali kota Solo itu.
Jika pemerintah tidak bergerak, sudah pasti impor akan terus dilakukan. Akhirnya, negara lain menjadi pihak yang sangat diuntungkan.
Indonesia menjual batu bara mentah ke luar negeri dengan harga yang murah. Di sana, mereka mengolah batubara itu menjadi LPG dan menjualnya lagi kepada Indonesia dengan harga yang sudah naik berkali-kali lipat."Pertanyaan saya apakah ini mau kita terus-teruskan impor? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain. Padahal, kita memiliki bahan bakunya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME, hampir mirip dengan LPG. Tadi saya sudah melihat bagaimana api dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG untuk memasak itu sama saja," jelas Jokowi. (OL-12)
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Keputusan Trump batal menaikkan tarif ke Eropa menekan harga emas hingga Rp82 juta per ons, sementara bursa saham global justru menguat.
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengaku terpukau melihat ratusan mobil berbalut atribut partai menyambutnya jelang Rakernas PSI 2026.
Ahok mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan pemerintah.
Ahok membongkar potensi keuntungan jumbo yang menguap akibat tidak dijalankannya transformasi sistem subsidi energi.
Ahok secara blak-blakan mengaku pernah memberikan pilihan sulit kepada Jokowi: "Berikan jabatan Direktur Utama (Dirut) atau tidak sama sekali."
Ahok mengungkap sejumlah temuan penyimpangan selama dirinya menjabat sebagai Dewan Komisaris Pertamina.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved