Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Setelah enam tahun mengeluarkan instruksi, Presiden Joko Widodo akhirnya melakukan groundbreaking pabrik pengolahan batu bara menjadi dimetil eter (DME) yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan, Senin (24/1).
Meskipun butuh waktu yang cukup lama untuk terealisasi, kepala negara mengaku senang dengan progres yang sudah dicapai sekarang. "Ini sudah enam tahun yang lalu saya perintahkan, tetapi alhamdulillah hari ini bisa dilaksanakan. Meskipun dalam jangka yang panjang, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME," ujar Jokowi di Muara Enim, Sumatra Selatan, Senin (24/1).
Ia menegaskan bahwa upaya pembangunan industri hilir, terutama di sektor batu bara sangat penting guna mengurangi impor komoditas turunan seperti LPG.
Setiap tahun, Jokowi menyebut Indonesia harus mengeluarkan biaya hingga Rp80 triliun untuk membeli LPG dari luar negeri. "Impor LPG kita itu gede banget. Kebutuhan kita Rp100 triliun. Mungkin impornya itu sampai Rp80 triliun. Itu pun harus disubsidi Rp70 triliun untuk sampai ke masyarakat karena harganya sudah sangat tinggi sekali," terang mantan wali kota Solo itu.
Jika pemerintah tidak bergerak, sudah pasti impor akan terus dilakukan. Akhirnya, negara lain menjadi pihak yang sangat diuntungkan.
Indonesia menjual batu bara mentah ke luar negeri dengan harga yang murah. Di sana, mereka mengolah batubara itu menjadi LPG dan menjualnya lagi kepada Indonesia dengan harga yang sudah naik berkali-kali lipat."Pertanyaan saya apakah ini mau kita terus-teruskan impor? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain. Padahal, kita memiliki bahan bakunya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME, hampir mirip dengan LPG. Tadi saya sudah melihat bagaimana api dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG untuk memasak itu sama saja," jelas Jokowi. (OL-12)
PEMERINTAH akan mencabut empat dari lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Presiden Prabowo menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2045: Masa Depan Kita yang Bersama (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future).
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
PARA pemimpin Eropa mengirim pesan solidaritas kepada Ukraina. Hal itu merespons hasil pertemuan Trump dan Zelensky.
JURU bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Georgiy Tykhyi menegaskan negaranta tidak mau tersandera utang oleh Amerika Serikat (AS).
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
AUFA Luqmana,17, membeli mobil pikap Esemka bekas, untuk membuktikan keseriusan gugatannya atas wanprestasi Presiden ke-7 Jokowi
Kenapa Jokowi melakukan itu? Kenapa dia malah membuka front pertempuran politik dan menambah musuh baru? Panikkah dia?
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menekankan Partai Demokrat tidak pernah berurusan dengan polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Rampai Nusantara menekankan pentingnya publik untuk kembali pada diskursus yang membangun.
"Saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini, kasus-kasus kebakaran hutan ini sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85 persen," kata Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved