Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI

PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia mulai menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup konsisten pasca terkena dampak varian Delta pada Juli 2021 lalu. Namun demikian, semua pihak tetap optimistis kondisi ekonomi tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan 2021.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyampaikan perbaikan ekonomi terlihat dari mulai meningkatnya penerimaan negara yakni penerimaan pajak yang naik signifikan sebesar 19% year on year (yoy). Capaian itu ialah yang pertama kali dalam 12 tahun terakhir mampu melewati target.
"Realisasi penerimaan pajak 103,9% dari target mencerminkan mulai pulihnya kinerja sektor-sektor utama dalam perekonomian," kata Andry dalam keterangan resmi yang diterima, kemarin.
Berbagai indikator lain juga menunjukkan perbaikan signifikan, seperti peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang terus naik mencapai 118 pada akhir 2021. Data IKK juga mengkonfirmasi data Mandiri Spending Index (MSI) yang terus naik hingga awal Januari ini hingga dalam posisi relatif lebih baik dibandingkan bulan puasa 2021.
Kemudian, dari sisi produksi juga mulai mencatat perkembangan positif, yang tercermin dari indikator PMI manufaktur yang stabil berada pada level ekspansi. "Faktor positif lainnya ialah perkembangan dan pengendalian pandemi covid-19 yang sudah cukup baik," ujarnya.
Namun demikian, lanjut dia, semua pihak harus tetap waspada terhadap berbagai tantangan ke depan. Tantangan itu yakni, tantangan VUCA (volatilitas, uncertainties, complexity, dan ambiguity) yang tetap besar berupa pandemi yang mungkin berubah menjadi endemi, disrupsi digital, serta meningkatnya inflasi global.
Selanjutnya, pemulihan ekonomi dan respon kebijakan global yang tidak merata dan menciptakan risiko-risiko baru pada negara berkembang dan berpotensi menciptakan spill-over effect. Kemudian, perubahan perilaku masyarakat dan kebutuhan akan keahlian baru, termasuk digitalisasi dan otomasi, yang mendorong pemulihan antarsektor usaha domestik yang berbeda. Terakhir, perubahan iklim dan ketaatan berbasis environmental, social and governance (ESG).
Dalam tahap ini, ia meyakini jajaran otoritas di sektor keuangan akan semakin erat berkoordinasi sehingga menelurkan kebijakan-kebijakan stimulus positif bagi pemulihan ekonomi dan saat bersamaan akan mendorong stabilitas perekonomian domestik.
Kawasan ekonomi khusus
Selain itu, lanjut Andry, beberapa hal juga dapat dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Di antaranya ialah pembangunan berbagai kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru, meningkatkan ekspor manufaktur, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian.
Kemudian, melanjutkan kebijakan reformasi struktural dengan fokus pada pembangunan ekonomi berbasis ESG dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Terakhir, penciptaan ekonomi baru dan konsistensi dalam menjalankan ekonomi hijau yang disertai digitalisasi dan otomasi dalam roda perekonomian. "Ketiga hal itu akan membuat ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat dan berkesinambungan," ujarnya.
Menurut Andry, berbagai strategi itu akan dapat meningkatkan appetite investor asing dan domestik untuk semakin berperan di Indonesia.
"Patut dicatat perekonomian Indonesia tidak dapat selamanya bergantung pada stimulus pemerintah. Stimulus pemerintah diyakini akan mendorong investasi lebih tinggi ke depannya dengan sektor-sektor yang lebih beragam dan tersebar di seluruh Indonesia," katanya.
Terkait investasi, ia menjelaskan pada 2022 ini target investasi naik menjadi Rp1.200 triliun. Dengan begitu, dibutuhkan strategi penting untuk mendorongnya. Di antaranya ialah pemilihan sektor yang memiliki pengganda besar pada perekonomian agar dampak pada ekonomi Indonesia lebih besar seperti sektor konstruksi, listrik, gas, air minum, serta transportasi dan pergudangan.
"Selanjutnya, peranan pemerintah daerah juga menjadi penting sebagai katalis bagi investasi swasta," ucap Andry.
Apalagi, tahun ini Indonesia akan mengadakan perhelatan besar, yaitu Presidensi G20. Kesempatan ini akan berdampak besar bagi peningkatan investasi di Indonesia karena dapat menjadi ajang showcase bagi perkembangan perekonomian Indonesia dan kesiapan Indonesia menerima investasi lebih besar lagi.
"Hal ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita dapat menggeser perekonomian dari yang bergantung pada stimulus menjadi perekonomian yang ditopang investasi." (RO/S3-25)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Taxco Solution, perusahaan konsultan profesional di bidang pajak, akuntansi, kepabeanan, dan hukum, resmi memperluas jangkauan layanannya dengan membuka Kantor Cabang Palembang.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui layanan Kring Pajak mengingatkan kepada seluruh wajib pajak (WP) bahwa kode otorisasi atau sertifikat elektronik Coretax memiliki masa berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved