Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEPALA Kajian Makroekonomi dan Ekonomi Politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Jahen Fachrul Rezki menuturkan, dana yang dimiliki pemerintah tak akan cukup menanggung biaya pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Karenanya, dibutuhkan kreativitas dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional.
"Dibutuhkan pembiayaan yang tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari private sector," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (23/1).
Menurutnya, pembiayaan inovatif seperti skema Public Private Partnership (PPP/Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU), realokasi anggaran, optimalisasi Indonesia Investment Authority (INA), municipal bonds, hingga earmarked penerimaan pajak dapat terus dikembangkan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur nasional.
Indonesia dinilai berpeluang besar untuk memperkaya inovasi pembiayaan tersebut. Hal itu dapat dilakukan dalam agenda pertemuan G20, di mana saat ini Indonesia menjadi tuan rumahnya.
Jahen bilang, Indonesia menyuarakan persoalan pembangunan dan investasi infrastruktur yang selama ini dialami oleh negara-negara berkembang. Setidaknya, terdapat tiga isu besar. Pertama, infrastruktur yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan.
"Kita belajar bahwa kualitas infrastruktur bervariasi dan negara berkembang sangat tertinggal dalam menghadapi bencana. Perlu dipastikan semua negara siap menghadapi kemungkian future disaater/pandemic dengan kualitas infrastruktur yang baik," terang Jahen.
Baca juga : Eksekusi Pembangunan Ibu Kota Tunggu Instruksi Presiden dan Anggaran
Kedua, Indonesia dapat menyuarakan mengenai pentingnya infrastruktur digital. Pasalnya, pemanfaatan teknologi digital tak akan optimal tanpa dukungan infrastruktur lunak dan keras yang dapat menunjang operasionalisasi teknologi.
Karenanya, perlu dipastikan fokus pembangunan serta pengembangan infrastruktur digital menjadi perhatian dunia, utamanya negara-negara anggota G20. Ketiga, ialah terkait penyelesaian disparitas infrastruktur di negara berkembang.
"Ini perlu diperhatikan agar bisa mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan competitivemess suatu negara," kata Jahen.
Diketahui, pada 20-21 Januari 2021 telah dilakukan pertemuan kelompok kerja, atau Infrastructure Working Group (IWG) G20. Terdapat beberapa agenda terkait investasi infrastruktur di saat dan setelah pandemi yang dibahas, yakni, meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan (sustainable infrastructure) dengan mendorong partisipasi sektor swasta.
Lalu menekankan peran infrastruktur dalam mendorong inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan antar daerah; meningkatkan investasi infrastruktur digital dan penggunaan teknologi dalam infrastruktur; dan mendorong infrastruktur transformatif pascacovid-19.
Pertemuan IWG G20 juga akan melanjutkan pembahasan topik legacy dari Presidensi-Presidensi G20 sebelumnya antara lain terkait pengembangan indikator investasi infrastruktur yang berkualitas atau Quality Infrastructure Investment (QII). (OL-7)
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Kamaruddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi di tubuh Nahdlatul Ulama untuk mendukung pembangunan nasional.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Pada pertemuan sebelumnya pekan lalu para Menteri Luar Negeri G20, juga gagal menghasilkan kesepakatan lantaran perbedaan sikap terkait kondisi geopolitik.
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi membeberkan kisah sukses Indonesia saat menjadi Presiden G20 2022 dan Ketua ASEAN 2023. Keberhasilan itu bukan hal yang mudah untuk diraih,
Acara ini merupakan pengakuan penting terhadap upaya kolaboratif antara FAO, Kemtan, dan Universitas IPB dalam menghadapi tantangan unik yang dihadirkan oleh pandemi.
Dalam mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 tersebut perlu dilakukan penguatan sejumlah strategi seperti pemanfaatan momentum bonus demografi melalui penciptaan generasi unggul.
BADAN Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama akan menggelar Forum Halal World di Jakarta pada 18-19 November 2023 dengan mengundang 118 lembaga halal dari 41 negara.
Arif Hidayat berharap seluruh negara Anggota G20 berkomitmen melanjutkan pencapaian Presidensi India selama G20 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved