KEPALA Kajian Makroekonomi dan Ekonomi Politik Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Jahen Fachrul Rezki menuturkan, dana yang dimiliki pemerintah tak akan cukup menanggung biaya pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Karenanya, dibutuhkan kreativitas dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional.
"Dibutuhkan pembiayaan yang tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari private sector," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (23/1).
Menurutnya, pembiayaan inovatif seperti skema Public Private Partnership (PPP/Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU), realokasi anggaran, optimalisasi Indonesia Investment Authority (INA), municipal bonds, hingga earmarked penerimaan pajak dapat terus dikembangkan dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur nasional.
Indonesia dinilai berpeluang besar untuk memperkaya inovasi pembiayaan tersebut. Hal itu dapat dilakukan dalam agenda pertemuan G20, di mana saat ini Indonesia menjadi tuan rumahnya.
Jahen bilang, Indonesia menyuarakan persoalan pembangunan dan investasi infrastruktur yang selama ini dialami oleh negara-negara berkembang. Setidaknya, terdapat tiga isu besar. Pertama, infrastruktur yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan.
"Kita belajar bahwa kualitas infrastruktur bervariasi dan negara berkembang sangat tertinggal dalam menghadapi bencana. Perlu dipastikan semua negara siap menghadapi kemungkian future disaater/pandemic dengan kualitas infrastruktur yang baik," terang Jahen.
Baca juga : Eksekusi Pembangunan Ibu Kota Tunggu Instruksi Presiden dan Anggaran
Kedua, Indonesia dapat menyuarakan mengenai pentingnya infrastruktur digital. Pasalnya, pemanfaatan teknologi digital tak akan optimal tanpa dukungan infrastruktur lunak dan keras yang dapat menunjang operasionalisasi teknologi.
Karenanya, perlu dipastikan fokus pembangunan serta pengembangan infrastruktur digital menjadi perhatian dunia, utamanya negara-negara anggota G20. Ketiga, ialah terkait penyelesaian disparitas infrastruktur di negara berkembang.
"Ini perlu diperhatikan agar bisa mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan competitivemess suatu negara," kata Jahen.
Diketahui, pada 20-21 Januari 2021 telah dilakukan pertemuan kelompok kerja, atau Infrastructure Working Group (IWG) G20. Terdapat beberapa agenda terkait investasi infrastruktur di saat dan setelah pandemi yang dibahas, yakni, meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan (sustainable infrastructure) dengan mendorong partisipasi sektor swasta.
Lalu menekankan peran infrastruktur dalam mendorong inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan antar daerah; meningkatkan investasi infrastruktur digital dan penggunaan teknologi dalam infrastruktur; dan mendorong infrastruktur transformatif pascacovid-19.
Pertemuan IWG G20 juga akan melanjutkan pembahasan topik legacy dari Presidensi-Presidensi G20 sebelumnya antara lain terkait pengembangan indikator investasi infrastruktur yang berkualitas atau Quality Infrastructure Investment (QII). (OL-7)
