Serapan Anggaran PEN 2021 Diperkirakan Hanya 88,5%

PEMERINTAH memproyeksikan serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hanya mencapai Rp658,9 triliun, atau 88,5% dari pagu sebesar Rp744,77 triliun. Prakiraan itu sedikit lebih rendah dari taksiran sebelumnya yang sempat disebutkan akan menyerap 90% dari total anggaran.

"Terkait dengan PEN, outlook sampai akhir tahun 88,5%, ini yang akan kita terus monitor dalam beberapa hari ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat berdiskusi dengan awak media, Kamis (30/12).

Dia mengatakan, revisi dari proyeksi serapan anggaran itu dikarenakan ada beberapa program yang tidak berjalan atau tidak dicairkan dananya. Selain itu terdapat pula pengembalian dana program kepada pemerintah.

"Kemarin ada faktor IJP (imbal jasa penjaminan) di sektor keuangan yang Rp30 triliun yang dikembalikan karena perbankan likuiditasnya bagus, jadi dia tidak membutuhkan alokasi untuk penjaminan," terang Airlangga.

Prakiraan serapan anggaran PEN tersebut berasal dari taksiran serapan dana di klaster kesehatan mencapai Rp190 triliun, atau 89,8% dari alokasi Rp214,96 triliun; perlindungan sosial Rp170,5 triliun, atau 91,3% dari alokasi Rp186,6 triliun.

Baca juga: Menteri Johnny Raih Top Leader on Digital Implementation 2021

Lalu program prioritas Rp106,5 triliun, atau 90,3% dari alokasi Rp117,9 triliun; dukungan UMKM dan korporasi Rp116,2 triliun, atau 76,9% dari alokasi Rp162,4 triliun; dan insentif usaha Rp75,7 triliun, atau 115,7% dari alokasi Rp62,8 triliiun.

"Realisasi terendah ada di klaster dukungan UMKM karena ada pergeseran komponen DIPA, tambahan alokasi belanja untuk biaya margin investasi pemerintah, dan subsidi alokasi UMKM lebih rendah," terang Airlangga.

Adapun di 2022, tambah Airlangga, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp414,1 triliun untuk melanjutkan program PEN. Dana itu dibagi ke dalam tiga klaster, yakni, bidang kesehatan Rp117,9 triliun; perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun; dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.

Besaran dana pada bidang kesehatan dan perlindungan masyarakat dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mengikuti perkembangan kasus covid-19 di Tanah Air. Selain itu, terdapat sejumlah program yang akan didorong untuk direalisasikan di awal tahun.

Program-program tersebut yakni subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar 3% mulai Januari hingga Juni 2022. Dalam program subsidi bunga KUR itu, dana yang dibutuhkan dalam periode Januari-Juni 2022 diperkirakan mencapai Rp5,64 triliun.

"Jumlah KUR itu naik dari Rp285 triliun di 2021 menjadi Rp378 triliun di 2022. Lalu cost of fund turun, untuk super mikro turun 1%, mikro 0,5%, dan kecil 0,5%. Namun ke masyarakat kita akan tetap sebesar 3% sampai dengan Juni 2022. Dengan catatan tidak ada migrasi dari kredit komersial ke KUR," imbuh Airlangga.

"Jadi kita tidak ingin ada semacam kanibalisme, menggeser dari komersial ke KUR. Tapi ini didorong kepada sektor baru untuk mendorong kebijakan pemerintah untuk menaikkan kredit untuk UKM secara porsi 30% dari keseluruhan kredit," tambahnya.

Selain subsidi bunga KUR pemerintah juga akan mendorong realisasi program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW). Program itu akan diperluas untuk diberikan kepada 1 juta PKL-W dan 2,76 juta orang yang masuk kategori penduduk miskin ekstrem di 212 kabupaten/kota. Anggaran untuk melaksanakan program tersebut mencapai Rp3,31 triliun.

Program berikutnya yakni insentif fiskal berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk perumahan. "Ini disetujui oleh Bapak Presiden, besarannya dikurangi, jadi yang sampai Rp2 mliar itu (PPN DTP) 50%, Rp2-Rp5 miliar (PPN DTP) 25%, dan untuk itu juga bisa diberikan kepada mereka yang berkontrak di depan," terang Airlangga.

Sementara itu, program insentif PPnBM kendaraan bermotor sedang dalam pembahasan. Perpanjangan masa insentif PPnBM merupakan usulan Kementerian Perindustrian dengan skema mobil dengan harga di bawah Rp250 juta dikenai tarif PPnBM Rp0. (OL-4)