Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir menunjuk mantan Dirut PLN Zulkifli Zaini menjadi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Erick juga mengangkat Indrasari Wisnu Wardhana sebagai komisaris holding PTPN.
Acara penyerahan Surat Keputusan Menteri BUMN dilakukan Wakil Menteri I BUMN, Pahala Nugraha Mansury, serta juga dihadiri oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata, dan Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN Rachman Ferry Isfianto secara hybrid pada Jum’at (10/12).
Dalam mewujudkan komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar (Good Corporate Governance), untuk menentukan dan menetapkan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ini, Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham telah melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) dan mendapatkan persetujuan dari Tim Penilai Akhir yang diketuai oleh Presiden.
“Tentunya pengangkatan Komisaris ini, telah melalui proses Fit and Poper Test, serta telah mendapatkan persetujuan dari Tim Penilai Akhir yang diketuai oleh Presiden Joko Widodo”, ujar Pahala dalam sambutannya.
Pahala Nugraha Mansury dalam sambutannya mengapresiasi transformasi yang saat ini berjalan sesuai roadmap perusahaan. Pahala meyakini bahwa transformasi membantu mengoptimalkan keuntungan dan keberlanjutan bisnis (going concern) Perusahaan.
Sebagai penjaga ketahanan pangan dan mencapai target swasembada gula kosumsi pada tahun 2024, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) telah melakukaan penataan industri gula melalui pembentukan PT Sinergi Gula Nusantara, dan akan mengundang mitra bisnis, sehingga strategi partnership ini segera terealisasi tahun depan.
“Proses transformasi yang sedang dijalankan perusahaan, semata-mata demi perkembangan perusahaan agar terus bertahan sehingga tercapai going concern, tentunya sangat dibutuhkan pengawalan dan pengawasan yang baik dari Dewan Komisaris, khususnya dalam peran PTPN Group untuk mencapai swasembada gula konsumsi”, ungkap Pahala.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III Mohammad Abdul Ghani menjelaskan bahwa penetapan pejabat baru Komisaris ini dinilai sebagai tindakan cepat untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan melalui penguatan fungsi pengawasan agar berjalan sesuai dengan target bisnis perseroan dengan lebih baik.
Ghani juga berkomitmen akan memastikan transformasi di Perkebunan Nusantara Group berjalan sesuai dengan target, arah dan rencana strategis perusahaan. Perusahaan telah dan akan melakukan sejumlah aksi korporasi agar perusahaan memiliki daya saing yang tinggi ke depannya.
Dalam kesempatan tersebut, Ia pun menyampaikan selamat bergabung dalam manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).
Zulkifli Zaini selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen yang baru ini mengatakan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pemegang Saham kepadanya.
“Semoga saya dapat mengemban amanah ini dan dapat memberikan kontribusi yang terbaik bagi para pemangku kepentingan dan juga bangsa dan negara Indonesia, saya juga mohon dukungan dari semua pihak dalam menjalankan tugas saya di PTPN III (Persero) ini,”.ujarnya. (RO/E-1)
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
ADA dilema kelembagaan bank tanah dalam mewujudkan keadilan sosial agraria di tengah gencarnya arus investasi.
Transformasi digital di sektor perkebunan nasional mendapat dorongan baru melalui kolaborasi antara Subholding PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, dan Fakultas Vokasi USU.
Upaya tegas pemerintah dalam memberantas mafia sawit dan menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) dinilai sebagai langkah strategis dan berani.
PEMERINTAH menggelontorkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun atau hampir Rp10 triliun untuk mencapai hilirisasi sektor perkebunan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved