AREBI Dorong Pemerintah Segerakan Sertifikasi Broker Properti

ASOSIASI Real Estate Broker Indonesia (AREBI) dituntut terus berkembang dan dapat bersinergi serta berkolaborasi dengan pemerintah maupun stakeholder perumahan lainnya dalam mendukung Program Pembangunan Satu Juta Rumah.

Profesionalisme diminta terus ditingkatkan, dan pada saat yang sama dapat memberikan pelayanan yang paripurna kepada pengguna jasa agen properti.

"Dengan begitu pelaku industri broker properti bisa ikut mendorong pertumbuhan bisnis properti dan ekonomi Indonesia," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) IX AREBI yang dilakukan secara daring, Rabu (24/11).

Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan semoga program kerja yang dibuat hasil Munas IX AREBI bisa membawa perubahan positif sehingga industri broker properti semakin berkembang di tengah tantangan yang semakin besar.

"Pandemi covid-19 menuntut pelaku usaha untuk mampu beradaptasi, tidak terkecuali broker properti. Salah satunya dengan penggunaan teknologi. Gunakan teknologi untuk menggapai kesuksesan ke depan," ujar Oke Nurwan.

Munas IX AREBI digelar dengan tema 'Konsolidasi Organisasi dan Eksistensi AREBI di Masa dan Pasca-Pandemi'. Agenda utamanya, selain pembahasan program kerja, ialah pemilihan Ketua Umum AREBI periode 2021-2024.

Pada pemilihan itu, Lukas Bong yang merupakan calon tunggal terpilih kembali menjadi Ketua Umum AREBI periode 2021-2024. Lukas Bong dari ERA Max merupakan mantan Ketua DPD AREBI DKI Jakarta selama dua periode (2011-2014 dan 2014-2017) dan sebelumnya merupakan Ketua Umum AREBI periode 2018-2021.

Dalam sambutannya, ia menyebut industri broker properti masih butuh perhatian dari pemerintah. AREBI tidak bisa menata industri broker properti sendiri jika tidak didukung peraturan dari pemerintah yang bisa memajukan industri broker properti.

Menurut Lukas saat ini regulator atau pemerintah belum banyak mengatur industri broker properti, termasuk soal sertifikasi untuk agen properti.

"AREBI akan mendorong regulator agar sertifikasi diwajibkan bagi setiap individu yang terjun di industri broker properti sehingga dapat memberikan pelayanan yang proper dan profesional bagi masyarakat pengguna jasanya,” ujar Lukas.

Ia menambahkan jika broker properti bersertifikat bisa memberikan pelayanan yang proper dan profesional, masyarakat akan puas sehingga akan semakin banyak lagi pengguna jasa broker properti. Efeknya, industri broker properti kian berkembang dan mendorong industri properti, lalu mendorong lagi ekonomi Indonesia.

"Untuk itu AREBI akan terus mendorong agar broker properti memiliki sertifikat/lisensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Broker Properti Indonesia (BPI)," tegasnya.

Lebih lanjut Lukas mengatakan AREBI juga meminta agar pemerintah memperpanjang insentif bebas PPN di sektor properti pada 2022 karena sangat berdampak positif juga kepada agen properti. Dengan insentif bebas PPN akan mendorong penjualan di tengah pandemi covid-19.

Juga insentif berupa keringanan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang akan meningkatkan minat masyarakat terhadap rumah second sehingga akan berdampak positif kepada industri properti secondary.

"Jika properti seekunder bergerak, properti primer bisa lari lebih kencang lagi," tutupnya. (RO/X-12)