Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, isu transisi energi akan dibawa ke dalam pembahasan utama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022 di Bali. Kepala Negara berharap dalam konferensi tingkat internasional, skenario transisi energi nasional dibahas secara lebih jelas.
Dia pun meminta jajaran menteri kabinetnya untuk mendetailkan skenario transisi energi di Indonesia agar dapat berjalan baik dan terukur. Ini diutarakan Jokowi saat pembukaan Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ConEx ke-10 tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/11). “Saya minta masukan dan kalkulasi yang detail, angka-angka kenaikannya berapa, gap yang harus dibayar berapa untuk Indonesia saja, syukur bisa dirumuskan. Ini yang kita harapkan agar saya bisa sampaikan nanti di G20 di Bali tahun depan,” ucap Presiden dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (23/11).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan, Indonesia memiliki 4.400 sungai yang besar maupun sedang yang dapat digunakan sebagai tenaga listrik dari hidro power. Di Indonesia, lanjutnya, memiliki kekuatan yang besar mengenai renewable energy atau energi baru terbarukan (EBT). "Ini sangat besar, ada 418 Gigawatt (GW), baik itu dari hydropower, geothermal, bayu, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan yang lain-lainnya,” kata Presiden.
Namun, potensi tersebut juga harus diikuti dengan skenario yang baik untuk masuk ke transisi energi. Menurut Jokowi, upaya ini perlu dipersiapkan peta jalan yang jelas seperti pendanaan maupun investasi. “Pertanyaannya, skenarionya seperti apa sekarang kita? Itu yang saya tugaskan kepada Pak Menko Maritim dan Investasi dan juga pada Pak Menteri ESDM, plus Menteri BUMN. Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya yang riil," pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan lainnya. (OL-12)
Fokus utamanya adalah penambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt, di mana 75% di antaranya ditargetkan berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
Sepanjang tahun 2025, NBRI mencatat sejumlah capaian strategis, antara lain penguatan kapasitas SDM nasional melalui program pelatihan, Battery School, dan industrial training.
KOMISI XII DPR meminta pemerintah memastikan bahwa rencana pembangunan 50 pembangkit listrik berbasis sampah tidak berujung mangkrak karena persoalan biaya.
Rancangan pembangunan jaringan interkoneksi antarpulau telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
Pemerintah terus memperkuat arah kebijakan energi nasional dengan mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Langkah ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Penurunan produksi di tiga negara pertama sekitar seperlima dari total produksi Januari mereka, dan di Irak mencapai 70%, menurut laporan tersebut.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengandalkan skema konsorsium asuransi untuk melindungi aset-aset migas nasional yang bernilai besar.
Pemerintah didorong menjaga stabilitas pasokan dan harga energi nasional.
Dari total armada tersebut, 266 kapal melayani pengangkutan BBM dan Avtur, 27 kapal mengangkut Crude Oil, 45 unit melayani distribusi LPG, serta 7 unit mendukung pengangkutan Petrochemical
Penguatan inisiatif publik dan rumah ibadah sangat krusial dalam mewujudkan kedaulatan energi bersih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved