Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MASALAH kelapa sawit memang masih menjadi salah satu ganjalan dalam hubungan Indonesia dengan Uni Eropa. Dengan berbagai alasan, uni negara-negara 'Benua Biru" itu menolak produk sawit dan turunannya.
Itu sebabnya langkah Kepala Staf Presiden, Moeldoko menjembatani dan memfasilitasi pertemuan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, mendapat apresiasi Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW).
Baca juga: Indonesia-Malaysia Fokus Kolaborasi di Bidang Kelapa Sawit
Diungkapkan Direktur Eksekutif IBSW, Nova Andika, langkah itu memberi secercah harapan bagi para petani sawit di Indonesia. “Bersyukur sekali pertemuan para petani kelapa sawit dengan Dubes Uni Eropa terjadi. Semoga ini menjadi langkah awal menjawab pertanyaan besar para petani kelapa sawit kita,” ujarnya.
Dari audiensi itu, ia menilai para petani dapat menyiapkan upaya konkret agar kelapa sawit bisa tembus ekspor Eropa. Nova menyatakan bahwa yang dipermasalahkan Uni Eropa adalah soal keberlanjutan biofuel yang berasal dari kelapa sawit, bukan pada kelapa sawitnya.
Itu berarti lanjut Nova, Uni Eropa masih membutuhkan kelapa sawit. “Toh pada akhirnya mereka juga yang sangat butuh. Hal ini terbukti terjadi kenaikan sekitar 26% pada 2020.”
“Kita juga mendukung dan sama berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Agar win-win solution, Uni Eropa sebaiknya memberikan knowledge transfer kepada para petani Indonesia agar dapat tembus pasar Eropa. Jika itu bisa, maka kebutuhan akan kelapa sawit Eropa akan terpenuhi dari ekspor kelapa sawit Indonesia,” terangnya.
Nova mengungkapkan bahwa sektor kelapa sawit Indonesia menjadi salah satu andalan dan dapat menambah kas masuk negara. Dia pun berharap apa yang dilakukan Moeldoko membuat geliat ekspor kelapa sawit nasional semakin naik dan menumbuhkan ekonomi nasional.
Sebelumnya, diberitakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima audensi dan memfasilitasi pertemuan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket pada Senin (8/11). Pertemuan tersebut dilakukan di Gedung Bina Graha Jakarta guna mencari titik temu terkait permasalahan sawit.
Sejak 2018, Uni Eropa memang menetapkan Renewable Energy Directive (RED) II dan menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 40%n pada 2030. Mereka juga menyebutkan bahwa proses produksi biodiesel sawit menghasilkan emisi gas rumah kaca yang besar.
"Yang jelas langkah ini sangat penting dalam konteks ekonomi nasional dan masa depan kelapa sawit kita," ujarnya. (Ant/A-1)
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
KSPSI menekankan pentingnya standar hubungan industrial yang setara dan berkeadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu utama banjir. Namun, menurutnya, faktor manusia dan aktivitas industri juga perlu dikaji lebih serius.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved