PRESIDEN Joko Widodo menekankan bahwa aktivitas perekonomian harus segera bergerak kencang demi menopang angka pertumbuhan yang lebih baik di kuartal ketiga dan keempat tahun ini.
Tentu saja, berbagai pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
"Saya setuju perdagangan, turisme, investasi harus mulai digerakkan. Jangan terlambat tetapi dengan catatan, kesehatan tetap nomor satu," ujar Jokowi saat membuka Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/10).
Selain menyinggung persoalan ekonomi, dalam kesempatan itu, kepala negara juga mengingatkan tentang pentingnya pengawasan penanganan covid-19 di sektor pendidikan. Sebagaimana diketahui, di sejumlah daerah, kegiatan pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan.
Oleh karena itu, kontrol lapangan mesti terus berjalan, tidak boleh ada yang kendur sedikitpun.
Baca juga : Sandiaga Uno: Peningkatan Kualitas Kemasan Dongkrak Pemasaran
"Yang berkaitan dengan sekolah, pembelajaran tatap muka, itu dicek betul kesiapan sekolah dalam melakukan protokol kesehatan. Mengelola anak-anak SD ini tidak mudah. Ada satu atau dua yang sudah mulai terpapar lagi sehingga saya minta semua daerah tetap waspada tinggi," tuturnya.
Jokowi tidak ingin pembukaan sekolah memicu munculnya klaster baru mengingat hal serupa juga terjadi di negara-negara lain.
"Beberapa negara merangkak naik karena pembukaan sekolah dan kita tidak mau itu terjadi di negara kita," ucap mantan wali kota Solo itu.
Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan harus terus diutamakan. Percepatan vaksinasi juga mesti terus digenjot.
Jokowi mengungkapkan, per 19 Oktober, pemerintah telah menyuntikkan 171 juta dosis vaksin kepada masyarakat. Ia menargetkan, hingga akhir tahun, jumlah itu bisa bertambah dan menembus 270 juta dosis.
"Dalam dua bulan ke depan banyak sekali yang harus kita lakukan utamanya berkaitan dengan vaksin. Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan bapak dan ibu bupati semua dalam pelaksanaan vaksinasi di daerah," pungkasnya. (OL-2)
