Menkeu Zaman SBY Anggap Program Kartu Prakerja Tidak Efektif

EKONOM senior sekaligus Menteri Keuangan periode 2013-2014 Chatib Basri menilai, pemerintah harus bisa mengambil manfaat dari tidak efektifnya program Kartu Prakerja. Pasalnya, pengambil kebijakan dapat menarik data penduduk prasejahtera untuk dipadukan sebagai target dalam program perlindungan sosial lainnya.

"Kartu Prakerja tidak efektif. Saya punya pandangan lain, ketidakefektifan itu sangat bermanfaat. Karena orang itu betul-betul menunjukkan dirinya miskin kalau telihat dari reveal preference," tuturnya dalan Webinar Bincang APBN 2022, Senin (18/10).

"Kalau program Kartu Prakerja tidak bermanfaat, itu baik sekali. Kenapa? Karena kalau yang cukup uang, dia tidak akan ikut program Kartu Prakerja, baru dua minggu dia bosan, dia drop out. Jadi kalau mereka ikut program Kartu Prakerja sampai selesai, walau tidak bermanfaat, itu artinya dia butuh uang," sambungnya.

Program Kartu Prakerja, kata Chatib, dapat membantu pemerintah untuk menemukan siapa masyarakat yang benar-benar membutuhkan uang, utamanya di masa krisis akibat pandemi covid-19. Dari kelemahan program tersebut, pemerintah juga dinilai dapat memperbaiki persoalan data penerima bantuan sosial yang selama ini kerap bermasalah.

Baca juga: Chatib Basri: Ini Tiga Sektor yang Harus Diperhatikan Pemerintah Saat Krisis

Tidak efektifnya program tersebut juga diamini oleh Direktur Inkubator Bisnis SBM ITB Dina Dellyana. Dari sisi pengembangan kecakapan kerja, program Kartu Prakerja tak memberikan dampak signifikan.

Pasalnya, berbagai pelatihan yang ada di dalam program tersebut hanya menyentuh permukaan, atau hal mendasar. Sedangkan pelatihan yang dapat menggali potensi dan kecakapan peserta program sukar untuk didapat dari program tersebut.

"Itu kita evaluasi kemarin Prakerja. By quality itu harus dicek lagi. Kami lakukan survey mendalam. Jadi banyak materi yang sudah ada di youtube tapi ada juga di Prakerja juga, dan kedalaman (materi) itu tidak ada," kata Dina.

Setidaknya ada 8 hal yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif saat ini. 8 hal itu yakni technicall skill; risk management; negotiation skill; communication skill; multiproject management skill; financial management skill; skema partnership; dan pemahaman kontrak bisnis.

"Jadi kebanyakkan yang ada di Prakerja itu masih di permukaan ilmunya. Sedangkan ekonomi kreatif itu butuh yang konkret dan mendalam dan itu sebenarnya yang tidak didapatkan di sana," tambah Dina.

Sementara itu Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh mengatakan, pemerintah terus melakukan evaluasi dari berbagai program kebijakan yang dijalankan. Berbagai masukan dari institusi pendidikan dan lembaga juga dijadikan catatan dalam evaluasi program-program bergulir.

"Kita sangat memperhatikan beberapa hasil evaluasi yang dilakukan oleh beberapa institusi atau pun perguruan tinggi yang memang memberikan masukan kepada pemerintah," kata dia. (OL-4)