Peternak Ayam Blitar Emoh Pakai Jagung Kiriman Pemerintah karena Kadar Air Tinggi

KEMENTERIAN Pertanian mengirimkan jagung bersubsidi seharga Rp4.500 per kilogram kepada Koperasi Peternak Ayam Blitar menyusul perintah Presiden Joko Widodo agar ketersediaan pakan ayam murah.  Namun jagung tersebut memiliki kadar air 25-29%. Sementara standar kadar air jagung layak untuk pakan ayam hanya 15%.

Ketua Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, mengatakan meski tidak semua, tapi beberapa jagung ada yang basah dan kering. “Tapi dengan kondisi basah, petenak takut ambil,” ujarnya, Jumat (1/10).

Yudianto mengatakan, meski sebagian basah, hal ini adalah bagian dari membangun kemitraan dan kepercayaan antara gabungan kelompok tani dengan peternak. Ia meminta komitmen pemerintah menyiapkan 30.000 ton jagung harus segera terealisasi. 

Saat ini, lanjut Yudianto, peternak masih kesulitan mencari harga pakan dari jagung, meski harganya Rp 5.300-Rp 5.700 per kg. Menurutnya peternak sudah mengingatkan sulitnya memperoleh pasokan jagung sejak awal 2021, namun tidak digubris Kementan.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian BUMN menugaskan Perum Bulog untuk memasok 30.000 ton jagung pakan kepada peternak rakyat dengan harga yang sesuai dengan Harga Acuan Pemerintah (HAP) yaitu Rp4.500 per kg. Hal ini menyusul protes seorang peternak dengan poster berisi keluhan tingginya harga jagung di pasaran. 

Terpisah, Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara, Alvino Antonio mengatakan, masalah pakan unggas bukan karena jagungnya tidak ada, tapi harga jagungnya mahal. Harga yang beredar di pasar tidak sesuai dengan harga acuan Permendag No 7 Tahun 2020 ialah Rp4.500. Alvino dan peternak mempertanyakan surplus jagung yang tak selaras dengan harga di pasar yang tetap tinggi. 

“Ditambah lagi peternak rakyat rugi karena harga jual telur nya di kandang sekitar Rp14.500-15.000 per kg, sedangkan HPP mereka karena harga jagung dikisaran 6.000-6.200 per kg, kemudian HPP peternak rakyat di 21.000 per kg, jadi peternak menanggung kerugian antara 6.000-7.000 per  kg,” ujarnya.

Peternak, lanjut Alvino, akhirnya menerima jagung dari mana saja asalkan harganya sesuai dengan acuan Permendag yaitu 4.500. Ia mengatakan, aksi buang jagung oleh petani seperti di NTB sudah sering terjadi.   “Pemerintah saat ini belum ada impor jagung, kemarin info dari Kementan jagung lokal surplus sekitar 2,3 jt ton, oleh karena itu dipertanyakan kalau surplus kok harga jagung 6.200?,” tukasnya.
 
Sebelumnya pada acara panen jagung nusantara yang digelar di Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, produksi jagung nasional pada 2021 diperkirakan over stok 2,85 juta ton.

Terhadap permasalahan jagung, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo meminta pemerintah melakukan konsolidasi terkait persoalan penolakan peternak terhadap penyaluran jagung di daerah karena dugaan harga yang terlalu tinggi. 

"Sekarang lakukan konsolidasi. kemudian pertama yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat dulu," kata Firman. 

Ia menyarankan pemerintah menggerakkan industri usaha mikro kecil menengah (UMKM) menyangkut prioritas kebutuhan peternak unggas, seperti peredaran jagung harus dikendalikan pemerintah. Selain itu, harus pemerintah mengatur secara ketat penerapan harga jagung batas bawah dan atas untuk menguntungkan petani maupun peternak unggas, serta membatasi harga bagi produk impor. (OL-8)