Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SERIKAT Petani Indonesia (SPI) mengapresiasi disahkannya Badan Pangan Nasional (BPN) Peraturan melalui Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juli lalu.
"Ini suatu badan yang kita tunggu untuk mengatasi persoalan pangan di negeri kita ini. Perpres ini sebagai perintah UU Pangan No.18 Tahun 2012 dan sangat tepat karena berada di bawah langsung Presiden," kata Ketua Umum SPI Henry Saragih dalam keterangan resmi.
Dia berpendapat lahirnya BPN, dapat melakukan pengaturan dan pengarahan tentang kebijakan pangan, pengadaan produksi pangan, dan distribusinya, baik untuk kepentingan stabilisasi ekonomi, serta memberikan pangan khusus untuk masyarakat Indonesia.
"Dengan BPN ini, kita harap urusan-urusan miskoordinasi misinformasi sampai terjadinya gap antara kementerian dan lembaga dalam urusan pangan bisa teratasi," jelasnya.
Baca juga : Porang Trenggalek Tembus Pasar Dunia, Berikut Syaratnya
Henry menekankan BPN bakal memiliki peran yang sentral dalam mengatur regulasi, kebijakan, soal pangan, dan juga secara khusus untuk mengatasi masalah-masalah pangan yang dihadapi di daerah-daerah tertentu dan masyarakat-masyarakat tertentu.
"Seperti merancang kawasan mana yang bisa dicanangkan sebagai kawasan berdaulat pangan," tutur Ketua Umum SPI ini.
Selain itu, dengan adanya BPN, Bulog diharapkan berkonsentrasi untuk menjalankan tugasnya selama ini atau dengan kata lain dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan implementasi, tidak lagi soal kebijakan pangan.
"Untuk BUMN pangan bisa berpusat pada kegiatan berproduksi atau perdagangan. Demikian juga Kementerian Pertanian yang bisa berkonsentrasi dalam berproduksi, mengurus petani," tandasnya. (OL-7)
PEMERINTAH Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng), memastikan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, terkait kasus tanah demplot pertanian.
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat secara maraton bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (20/8).
Wamentan Sudaryono mengajak para wisudawan Polbangtan Yoma untuk menjemput impian dengan usaha terbaik dan bangkit membangun sektor pertanian.
Kementerian Pertanian memproyeksikan produksi beras nasional hingga September 2025 surplus sebanyak 4,86 juta ton dari target yang telah ditetapkan.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut HUT ke-80 RI merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap kemandirian pangan nasional.
OBSESI untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 8% agar Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) masih terasa berat.
"Ini dilakukan sebagai komitmen dan kepedulian para ulama dalam ikut membantu petani, agar tembakau mereka terbeli dengan harga layak,"
Teknologi ini membantu petani mendiagnosis penyakit tanaman melalui analisis gambar dan memberikan rekomendasi agronomi yang tepat untuk mendorong praktik pertanian berkelanjutan.
Bupati Indramayu Lucky Hakim juga akrab dengan satwa liar melepas ribuan ekor ular ke sawah di Indramayu.
Moratorium selama tiga tahun akan menciptakan stabilitas ekosistem pertembakauan dan memberi ruang bagi petani serta pelaku industri agar tidak gulung tikar.
Peningkatan pengetahuan petani mengenai pengelolaan hama juga akan berdampak positif lebih luas, antara lain berkontribusi langsung pada peningkatan produksi pangan dalam negeri.
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo subholding dari PTPN III (Persero) mendapat apresiasi dari Pimpinan VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kunjungan kerjanya ke Java Coffee Estate.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved