Kamis 26 Agustus 2021, 19:01 WIB

Kondisi Terpuruk, Pengusaha Ritel Minta Tinjau Ulang Rencana Kenaikan Pajak

Insi Nantika Jelita | Ekonomi
Kondisi Terpuruk, Pengusaha Ritel Minta Tinjau Ulang Rencana Kenaikan Pajak

Antara/Fikri Yusuf
Sejumlah toko di pusat perbelanjaan di Bali tutup

 

ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) meminta DPR bersama pemerintah meninjau kembali rencana peningkatan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan penetapan pajak multi tarif. Kebijakan tersebut dirasa akan memberatkan kondisi pengusaha ritel yang terdampak pandemi. 

"Usulan ini sangat kurang tepat, perlu ditinjau ulang. Ritel modern seperti pasar swalayan saat ini dalam kondisi terpuruk dihantam badai pandemi covid-19, ditandai dengan berhenti beroperasinya hampir 1.500 gerai ritel modern dalam kurun waktu 18 bulan terakhir," kata Ketua Umum Aprindo Roy Mandey dalam keterangannya, Kamis (26/8).

Dia berpendapat kenaikan tarif PPN yang dibahas pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dari 10% menjadi 12% bakal berdampak pada melandainya daya beli.

Hal ini pun, diperkirakan bisa memupuskan upaya menjaga konsumsi rumah tangga, yang mana pada kuartal II 2021 disebut mencapai 55.07% pada PDB.

Roy menambahkan, usulan RUU ini juga akan lebih tergerus lagi saat dikenakannya sistem multi tarif terendah 5% & tertinggi 15%, yang mengakibatkan pembebanan pada masyarakat berpenghasilan rendah atau marginal senilai minimal 5%, yang sebelumnya tidak terkena. 

Baca juga : Gernas BBI Perlkuat Promosi dan Akses Pasar Produk UMKM Jawa Timur

"Belum lagi pada dampak perbedaan multitarif PPN tersebut antar barang yang dijual pada peritel modern, berpotensi akan membangunkan black market yang meningkat pula dan menjadi pilihan utama konsumen, maupun peningkatan belanja barang diluar negeri," ucap Roy.

Aprindo juga meminta, pemberlakuan PPH minimal 1% pada pendapatan/omzet kotor atas perusahaan yang berstatus rugi dapat ditangguhkan. PPH minimal ini akan menambah beban tambahan bagi berbagai sektor termasuk peritel yang mengalami kerugian, sehingga melakukan langkah kebijakan strategis dalam hal penutupan gerai, hilangnya investasi hingga PHK massal. 

"Pemberlakuan RUU KUP yang menjadi prolegnas untuk diratifikasi ini, kiranya dapat ditangguhkan dahulu di masa pandemi ini dan vaksinasi yang masih dimaksimalkan," tutup Roy. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Menhub Dorong Perusahaan Produksi Kendaraan Berbasis Motor Listrik

👤Ant 🕔Minggu 23 Januari 2022, 23:24 WIB
Kemenhub juga mendorong penyedia jasa kendaraan untuk publik menggunakan kendaraan...
DOK Pribadi.

2022 Diyakini sebagai Tahun Kebangkitan Properti

👤Mediaindonesia.com 🕔Minggu 23 Januari 2022, 23:16 WIB
Pasalnya, Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Apalagi pembangunan infrastruktur tetap berjalan seperti kereta cepat, MRT,...
Antara/Dhemas Reviyanto

Aliran Keluar Modal Asing dari Indonesia DIprediksi Hanya Berlangsung Singkat 

👤Despian Nurhidayat 🕔Minggu 23 Januari 2022, 21:30 WIB
Lebih lanjut, Josua menjelaskan, aliran modal asing yang keluar secara khusus berlangsung di pasar SBN, mengingat di pasar saham masih...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya