Selasa 24 Agustus 2021, 15:20 WIB

CSIS: Harus Ada Revolusi Manajemen Bantuan Sosial di Era Pandemi

Mediaindonesia.com | Ekonomi
CSIS: Harus Ada Revolusi Manajemen Bantuan Sosial di Era Pandemi

Antara/Adeng Bustomi.
Warga membawa pulang bantuan sosial non tunai di Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

 

PEMERINTAH telah menjalankan berbagai upaya untuk menangani pandemi covid-19. Khusus di sektor ekonomi, pemerintah melakukan percepatan dalam mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisasi dampak pandemi. Semua dilakukan semata-mata untuk melindungi masyarakat Indonesia.  

Namun demikian, sinergi dalam melaksanakan kebijakan masih dirasakan kurang, sehingga kementerian/lembaga kerap berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu diperlukan revolusi atau perbaikan mendasar dalam kebijakan manajemen bantuan sosial di era pandemi. "Manajemen bantuan sosial seharusnya bukan lagi menjadi domain satu instansi pemerintah, tetapi menjadi domain semua instansi karena ini salah satu tugas utama pemerintah," kata Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri dalam keterangan resmi, Selasa (24/8).

Yose menjelaskan bahwa pada prinsipnya seluruh kementerian/lembaga tidak hanya memainkan peran masing-masing, tetapi bersinergi dan bekerja sama dengan industri lain untuk memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. "Banyak pihak yang memiliki otoritas dalam penyaluran bantuan sosial tetapi tidak punya kemampuan, bahkan kurang memiliki tanggung jawab sehingga masing-masing cenderung bersikap wait and see," ungkap Yose.

Berbagai program bantuan yang saat ini digulirkan idealnya harus dapat diberikan secara merata dan transparan sebagai upaya untuk menghindari potensi terjadinya tumpang-tindih antarpenerima. Yose mendorong kementerian/lembaga untuk memanfaatkan pesatnya penetrasi teknologi digital dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Ia mencontohkan penggunaan teknologi finansial (fintech) dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat seperti yang sudah dilakukan di dalam Program Kartu Prakerja.

Apalagi, menurutnya, setidaknya 70% masyarakat Indonesia sudah dapat mengakses internet melalui berbagai perangkat. "Kita tidak bisa underestimate penetrasi dari teknologi digital kepada masyarakat secara keseluruhan. Bahkan di tempat-tempat terpencil pun sudah banyak yang terjangkau teknologi digital ini," jelas Yose. Oleh karena itu, penyaluran bantuan melalui fintech ini dipandang perlu untuk dapat diintensifkan. "Penggunaan fintech dapat menjadi salah satu breakthrough dan seharusnya sudah kita kerjakan satu atau satu setengah tahun yang lalu," tutur Yose.

Selain itu, Yose menyorot masalah tingkat pengangguran yang naik akibat pekerja yang dirumahkan atau di-PHK selama pandemi covid-19. Menurut Yose, terdapat potensi pekerja yang dirumahkan tidak kembali dipekerjakan oleh perusahaan ketika kondisi kembali normal. Perlu dipikirkan ada suatu rehiring program yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) kepada pemberi kerja. Dengan demikian, ketika perusahaan telah beroperasi secara normal, karyawan yang sempat dirumahkan dapat kembali dipekerjakan.

"Tugas utama Kemenaker bukan bantuan sosial, melainkan memastikan bahwa orang-orang yang dirumahkan itu bisa dipekerjakan kembali, dan ini sesuai dengan domain Kemenaker," papar Yose. Kemenaker dalam hal ini harus fokus mengurus para pekerja ter-PHK itu. Caranya, dapat berkolaborasi dengan dunia pendidikan, pelaku industri, dan para pemain e-commerce nasional untuk mencari bentuk dan materi pelatihan yang paling dibutuhkan oleh pemakai tenaga kerja saat ini.

Yose menjelaskan bahwa saat ini kemampuan angkatan kerja Indonesia itu sangat di bawah standar negara-negara di kawasan regional. "Ini mencakup softskill dan technical skill. Hal itu masih perlu banyak diperbaiki," ungkap Yose. Menurutnya, pemerintah telah memberikan kepada masyarakat bantuan seperti Kartu Prakerja untuk menjawab tantangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada esensinya Kartu Prakerja ialah program untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui berbagai pelatihan yang disediakan.

Walaupun terdapat insentif setelah mengikuti pelatihan, ia menegaskan bahwa Program Kartu Prakerja bukan semata program bantuan sosial. "Program Kartu Prakerja memang seharusnya fokus pada upaya untuk meningkatkan kemampuan peserta. Nanti setelah kondisi ideal, insentifnya ini akan dikurangi, sehingga dapat fokus kepada tujuan awal," pungkas Yose. (OL-14)

Baca Juga

ANTARA/Erick Yusuf

Bersih-bersih BUMN, Erick Thohir: Ini Bukan Arogansi

👤Widhoroso 🕔Jumat 21 Januari 2022, 21:22 WIB
MENTERI BUMN Erick Thohir mengatakan program 'bersih-bersih' di lingkungan Kementerian BUMN jangan disalahartikan sebagai suatu...
DOK IST

Puluhan Kios Semi Permanen di Plaza Kuliner Direnovasi

👤Gana Buana 🕔Jumat 21 Januari 2022, 19:00 WIB
Bagian dari program...
Antara

Naikkan Gaji SP Pertamina, Direksi Dinilai Selamatkan Kepentingan Publik

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 21 Januari 2022, 18:34 WIB
Sebelumnya, FSBB sempat mengancam menggelar aksi mogok kerja karena menuntut kenaikan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya