Pemerintah Harus Mendorong Sektor yang Menciptakan Ekonomi Inklusif

DALAM Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 pemerintah menetapkan defisit anggaran akan sebesar 4,85%. Ekonom Hendri Saparini mengatakan secara Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 terkait perluasan ruang defisit fiskal lebih dari 3% dalam tiga tahun yakni 2020 hingga 2022 sehingga Indonesia masih berkesempatan untuk memperlebar defisit di 2022.

Kesempatan ini harus dimaksimalkan pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022. Namun dia cukup menyayangkan Presiden tidak menyebut spesifik langkah dan sektor untuk mendongkrak ekonomi.

Bila pemerintah benar-benar memanfaatkan peluang ruang-ruang yang ada pada 2022, dan mendorong pemulihan dengan pertumbuhan yang inklusif, bukan tidak mungkin ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi dari target yang dicanangkan yaitu 5%-5,5%.

Dia mengatakan sangat mungkin ekonomi tumbuh 6%, tergantung bagaimana pemerintah menyusun kebijakan dan langkah untuk mencapai 6%. Beberapa sektor yang semestinya bisa mendorong pertumbuhan inklusif seperti pertanian dan olahan pertanian yang selama 2 tahun menjadi andalan dan bisa mendongkrak juga penciptaan lapangan kerja.

"Potensi tumbuh lebih tinggi sangat besar. Memang betul bahwa kita masih dibayangi oleh pandemi tapi bila Presiden dalam pidato menyebutkan mana sektor-sektor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, akan membuat kita lebih optimistis ekonomi akan lebih pulih dan akan ada perbaikan tidak hanya tumbuh lebih tinggi tetapi juga dengan struktur yang lebih baik," kata Hendri, Senin (17/8).

Serapan anggaran perlindungan sosial yang masih relatif rendah dia benarkan kemungkinan adanya masalah teknis. Tetapi kalau pemerintah berani menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM), artinya ada konsekuensi kelompok ekonomi bawah harus diselamatkan.

Penyelamatan itu adalah dengan dana-dana BLT dan bantuan semacamnya. Kalau realisasi ini rendah maka ketidakdisiplinan pemerintah di dalam mengelola anggaran khususnya di era pandemi akan mengakibatkan masyarakat tidak disiplin juga karena mereka harus keluar mencari penghidupan.

"Ini penting. Serapan anggaran harus tepat waktu dan sasaran tidak bisa pemerintah hanya meminta disiplin dari masyarakat," kata Hendri.

Dia melanjutkan yang perlu juga ditegaskan dalam diskusi pemerintah dengan DPR untuk mengesahkan menjadi UU bahwa harus ada pertumbuhan inklusif. Pemangku kepentingan tidak hanya melulu berdebat tentang angka, tetapi kualitas pertumbuhan karena selama pandemi kemiskinan naik pengangguran naik.

Maka di situ akan muncul pilihan-pilihan kebijakan dan program agar ekonomi bisa tumbuh dan itu inklusif, terkait sektor apa, siapa, kapan, dan dengan cara apa itu akan muncul. Sehingga ekonomi tidak hanya pulih tetapi pulih dengan struktur ekonomi yang lebih kuat.

"Kita tidak bicara tentang pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga tentang bagaimana struktur ekonomi setelah puluh menjadi besar. Akan menjadi concern saya terbesar untuk mengajak pemerintah berdiskusi lebih mendalam tentang sektor-sektor yang akan menjadi sumber pertumbuhan karena itulah yang akan menjawab apakah kita akan memiliki struktur yang lebih tangguh atau tidak," kata Hendri.

Dengan sisa waktu yang semakin sempit sebelum kembali defisit anggaran di bawah 3% pada 2023, maka pemanfaatan pelebaran APBN harus semaksimal mungkin. Oleh karena itu, untuk mempersempit lebar defisit anggaran pemerintah harus mendorong penerimaan pajak. (E-3)