Presiden: Jangan Bergantung pada Konsumsi Masyarakat

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan transformasi pada struktur ekonomi Indonesia. Selama ini, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi masyarakat yang kontribusinya mencapai 55%.

Dominasi tersebut harus diubah. Indonesia, ucap kepala negara, tidak bisa terus menerus bergantung pada pola konsumtif sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. "Konsumsi masyarakat secara perlahan harus kita alihkan ke hal produktif, yakni dengan mendorong industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan meningkatkan ekspor," ujar Jokowi di Investor Daily Summit 2021, Selasa (13/7).

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk merealisasi hal tersebut. Salah satunya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia serta memberikan perlindungan bagi seluruh sektor usaha mulai dari kecil, menengah, hingga besar.

Jokowi menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja mengamanatkan hilirisasi industri demi meningkatkan nilai tambah, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Yang selama ini menikmati keuntungan dari mengimpor produk-produk asing harus berubah menjadi produsen, harus masuk ke hilirisasi dan mengambil peran dalam meningkatkan kekuatan industri dalam negeri," tegas mantan wali kota Solo itu.

Pada lima bulan pertama di 2021, hasil yang cukup baik sudah terlihat. Ekspor industri pengolahan tercatat sebesar US$66,70 miliar atau meningkat 30,53% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020. Industri pengolahan juga memberikan kontribusi paling tinggi yaitu 79,42% dari total ekspor secara keseluruhan yang mencapai US$83,99 miliar pada periode Januari-Mei 2021.

Selain mendorong hilirisasi, UU Cipta Kerja mendukung terwujudnya kemudahan berusaha yang pada akhirnya bisa menarik investasi sebanyak-banyaknya, baik besar maupun kecil, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah pun telah membentuk satgas percepatan investasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 yang bertugas menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha di lapangan.

"Saya ingin menggarisbawahi, investasi jangan hanya dilihat yang besar-besar. Pemerintah juga memberikan akses setara kepada golongan UMKM dan koperasi. Investor berbasis UMKM dan koperasi sama mulianya dengan investor besar, investor asing. Keduanya sama-sama memberikan kesempatan kerja kepada rakyat Indonesia, sama-sama berperan memajukan perekonomian bangsa," jelas Jokowi.

Presiden berharap dengan seluruh upaya tersebut, peran Indonesia dalam rantai pasok global semakin lebih besar. Terlebih, ada ekonomi digital yang bisa menyambungkan ketersediaan di dalam negeri ke pasar-pasar internasional.

Jokowi mencatat sepanjang 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai Rp253 triliun. Nilai tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di 2021. Nilai ekonomi digital ekonomi Indonesia diperkirakan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dalam 10 tahun ke depan.

"Potensi-potensi yang belum tergarap optimal harus kita temukan dan kita kembangkan. Tahun ini akan menjadi momentum kita untuk bangkit. Teruslah membangun optimisme dan harapan agar kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru yang semakin kokoh, tangguh, dan mandiri," tandasnya. (OL-14)