Pelaku Pasar Cermati Pemulihan Ekonomi Semester II-2021

MEMASUKI semester II-2021, pemulihan ekonomi nasional (PEN) menjadi perhatian utama pelaku pasar. Berdasarkan rilis data dari Menteri Perekonomian, hingga 11 Juni 2021, realisasi dana PEN telah mencapai Rp219,65 triliun atau setara 31,4% dari pagu Rp699,43 triliun.

Angka tersebut naik secara kuartalan sebesar 78% dari Rp123 triliun menjadi Rp219,65 triliun. Dari total tersebut, dana untuk sektor kesehatan telah terserap sebesar 20,5% dari pagu Rp172,84 triliun atau sebesar Rp35 triliun.

"Angka ini tentu menjadi kekhawatiran dimana tolok pemulihan ekonomi berawal dari pemulihan kesehatan. Sehingga program vaksinasi yang dipercepat menjadi harapan terhadap herd immunity," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, Kamis (17/6).

Melanjutkan dari data tersebut, untuk program perlindungan sosial, pemerintah telah mendistribusikan sebesar 43,2% dari pagu Rp148,27 triliun atau sebesar Rp64,04 triliun.

Progres tersebut seiringan dengan program utama Kementerian Sosial yang dilanjutkan pada tahun 2021 yaitu program keluarga harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai yaitu bantuan sembako, dan bantuan sosial tunai (BST).

Selanjutnya dari program prioritas telah terealisasi sebesar 29% dari pagu Rp127,85 triliun atau sebesar Rp37,1 triliun. Dukungan untuk UMKM telah terealisasi 21,5% dari pagu Rp193,74 triliun atau sebesar Rp41,73 triliun.

Terakhir insentif usaha, pemerintah yang hingga saat ini telah terserap Rp41,37 triliun atau sebesar 72,9% dari yang dianggarkan Rp56,73 triliun.

Upaya untuk mendorong pelaku usaha agar mampu bertahan pasca tekanan dari pandemi dinilai mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Saat ini UMKM memiliki peran yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, berdasarkan data dari kementrian koperasi dan UKM yaitu sebesar 64,34%.

Dengan bertumbuhnya segmentasi UMKM dinilai dapat menyerap tenaga kerja dimana UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja terbesar yaitu 89,2%, sehingga hal ini dapat menjadi faktor fundamental yang mendasar apabila pemulihan ekonomi menjadi fokus pemerintah saat ini.

"Kami menilai porsi kredit UMKM dari perbankan nasional harusnya mencapai 30 hingga 40%, hal tersebut seiringan dengan survei yang dilakukan oleh ILP dimana 90% UMKM mengalami tekanan keuangan selama pandemi dan sebesar 70% UMKM mengharapkan bantuan dalam bentuk kredit modal kerja," kata Nico.

Artinya, porsi kredit dan stimulus pemerintah menjadi sangat penting dimana multiplier effect-nya cukup luas. Di tengah pemulihan ekonomi yang terjadi di Indonesia, resiko masih menghantui dengan adanya kenaikkan angka Covid-19 yang signifikan.

Apabila kenaikkan ini tidak dikendalikan dengan baik, maka berpotensi untuk mengganggu proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Pengendalian yang masih belum maksimal, membuat kenaikan angka Covid-19 terjadi. Sehingga tentu harapannya ke depannya meski mobilitas masyarakat bertambah diikuti dengan naiknya aktivitas ekonomi, ketegasan dalam menjalan protokol kesehatan tetap dijalankan oleh pemerintah.

"Sebab penularan virus corona masih ada. Bila, mau perekonomian berjalan, tentu penegakan terkait dengan protokol kesehatan harus dijalankan bukan dibiarkan," kata Nico. (OL-13)

Baca Juga: Covid Sedang Meningkat, Mahasiswa Minta Munas Kadin Di Sultra Dibatalkan