Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Muhammad Rapsel Ali mengaku prihatin dengan tidak maksimalnya daya serap kredit mikro. Untuk itu, politisi Partai NasDem tersebut mengusulkan agar semua bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) menerapkan kebijakan hapus tagih (haircut) kredit macet.
“Saya melihat kurang maksimalnya daya serap kredit-kredit mikro karena masih ada puluhan juta daftar dosa dari para pelaku UMKM yang lama. Memang sudah dilakukan kebijakan hapus buku, tapi itu belum bisa menghapus semua daftar-daftar dosa tersebut. Untuk itu saya minta hapus buku ini ditingkatkan menjadi kebijakan hapus tagih,” kata Rapsel dalam RDP Komisi VI DPR dengan pimpinan Bank Himbara, Senin (14/6).
Baca juga: Sandiaga: Mal Harus Majukan UMKM, Bukan Cuma Brand Besar
Menurut Rapsel, sangat banyak pengusaha UMKM yang tersandera kredit macet di bank-bank pemerintah. Jika tidak dilakukan hapus tagih, mereka tidak akan mungkin bisa membangun dan mengembangkan usaha karena telanjur masuk daftar hitam yang membuat UMKM ini tidak memiliki akses pendanaan bank.
Kalau dibuat kebijakan hapus tagih, ia percaya UMKM bisa lebih menggeliat. Di sisi lain, kebijakan hapus tagih itu juga akan menguntungkan bank. Tapi yang terpenting kata dia adalah kebijakan tersebut akan menghidupkan kembali usaha kecil dan mendukung pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sedang diperjuangkan.
“Para pelaku UMKM yang punya daftar dosa ini bisa sehat kembali dan tumbuh tanpa dosa. Selain itu, jika kebijakan hapus tagih ini dilakukan, setiap Bank Himbara berpotensi mendapatkan laba tambahan hingga ratusan triliun. Sehingga negara pun bisa mendapatkan deviden minimal puluhan triliun. Untuk itu saya usul kepada pimpinan Bank Himbara untuk menghitung, mengkalkulasi berapa rill pendapatan laba yang bisa didapat dari kebijakan hapus tagih tersebut,” ujar anggota Panja Revisi UU BUMN tersebut.
Momentum memberi kemudahan dan membantu UMKM, kata dia saat ini sangat tepat. Pasalnya, prospek usaha UMKM sangat bagus. Hal itu seiring adanya perbaikan model bisnis dan dukungan kemajuan informasi dan teknologi. (Ant/A-1)
KETUA Gekrafs Temi Sumarlin mengungkapkan industri kreatif Tanah Air memiliki potensi besar, salah satunya fesyen. Industri subsektor ekraf itu dinilai menjanjikan
Sebanyak Rp3,97 triliun pembiayaan telah disalurkan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada semester I 2025.
Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta.
Tiap pelaku UMKM menerima bantuan senilai Rp5 juta dalam bentuk barang, seperti rak display serta komoditas pangan berupa beras, gula, dan minyak goreng.
Asian Food Market ini merupakan wujud nyata untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
MENTERI Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan Program RISE To IPO sebagai solusi pembiayaan alternatif bagi usaha menengah.
Teknologi membuka peluang efisiensi baru — mulai dari underwriting yang lebih cepat dan presisi, hingga klaim otomasi dan prediksi risiko berbasis perilaku.
Persetujuan telah diberikan untuk penerbitan kredit plastik untuk Inoctcle berdasarkan verifikasi daur ulang 84.000 metrik ton limbah plastik
Kejagung juga akan menelusuri aliran dana yang diajukan sebagai modal kerja, namun, diselewengkan.
PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Marcus Mekeng, menyambut baik wacana permodalan Koperasi Desa Merah Putih melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Menurutnya, perbankan juga perlu menyesuaikan struktur biaya dana, termasuk dana pihak ketiga dan bunga kredit, agar penyaluran kredit semakin efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved