Kamis 10 Juni 2021, 14:52 WIB

Ditjen Pajak Enggan Beri Komentar Soal PPN Bahan Pokok

 M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Ditjen Pajak Enggan Beri Komentar Soal PPN Bahan Pokok

Ist
Gedung Direktorat Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta.

 

DIREKTORAT Jenderal Pajak Kementerian Keuangan enggan memberi banyak komentar ihwal rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kebutuhan bahan pokok. Alasannya, usulan itu belum dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Usulan pengenaan PPN terhadap kebutuhan bahan pokok diketahui muncul dalam draf revisi Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang Undang 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

"Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini rancangan UU KUP dan terkait pengenaan PPN dan skema yang mengikutinya masih menunggu pembahasan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor, Kamis (10/6).

Pada pasal 4A draf RUU KUP itu, pemerintah menjadikan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai barang kena pajak.

Sedangkan merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat itu meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo melalui akun Twitter pribadinya mengatakan, usulan perevisian UU KUP itu dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah menghadapi pascapandemi Covid-19.

"Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, nggak ada yg tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati2an justru dibunuh sendiri. Mustahil!" imbuhnya.

"Maka sekali lagi, ini saat yg tepat merancang dan memikirkan. Bahwa penerapannya menunggu ekonomi pulih dan bertahap, itu cukup pasti. Pemerintah dan DPR memegang ini. Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN 1%. Beberapa barang/jasa jg demikian skemanya agar ringan," sambung dia. (Mir/OL-09)

Baca Juga

Dok. Kemenperin

Kemenperin Beri Penghargaan 16 Perusahaan Pencetus Teknologi 

👤Mediaindoensia.com 🕔Rabu 01 Desember 2021, 23:46 WIB
Menperin menyampaikan, era perdagangan bebas saat ini membuat industri nasional perlu terus melakukan penciptaan teknologi...
DOK/Bank Mandiri

Transaksi Perbankan Digital Bank Mandiri di Jawa Barat Meningkat Tajam

👤Bayu Anggoro 🕔Rabu 01 Desember 2021, 23:35 WIB
Melalui produk dan layanan digital personal yang bernama livin' by mandiri, jumlah transaksinya naik 62,9% dibanding...
Dok. Kemenkominfo

Presidensi G20 Kesempatan Indonesia Jadi Hub Rantai Pasokan Dunia 

👤Faustinus Nua 🕔Rabu 01 Desember 2021, 22:57 WIB
"Ini kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukan cara menghandle covid yang relative cukup baik untuk menunjukan diri sebagi hub baru...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya