Soal Penyelematan Garuda, Likuidasi Jadi Solusi Terakhir

WAKIL Ketua DPR Rachmat Gobel mendukung upaya maskapai nasional Garuda Indonesia dalam menyelematkan bisnis perusahaan yang terlilit utang sebesar Rp70 triliun. Dia mengharapkan langkah likuidasi bukan  sebagai opsi pertama yang diambil perusahaan tersebut.

Hal itu diungkapkan Gobel saat berkunjung ke Kantor Garuda Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (2/6). "Tentu kami harapkan likuidasi solusi terakhir dan kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Saya percaya manejem bisa mencari solusinya oleh karena itu kita berikan dukungan ke manajemen," kata Gobel.

Ia tidak menjelaskan secara gamblang isi pertemuan dengan jajaran direksi Garuda Indonesia. Dia hanya menegaskan ingin mengetahui seluk-beluk permasalahan yang dihadapi perusahaan pelat merah itu yang terdampak hebat akibat pandemi covid-19.

"Kami harus yakin dan paham bagaimana persoalan sebetulnya yang dihadapi oleh manajemen (Garuda). Itu lah kenapa saya datang bersama Pak Martin. Kesimpulannya kami mendukung penuh kepada manajemen untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian," ucap politikus NasDem itu.

Gobel menuturkan permasalahan pada dunia maskapai penerbangan tidak hanya dialami oleh Garuda semata. Namun, ungkapnya, penerbangan dari negara lain juga mengalami hal serupa. Seperti sepinya penumpang karena adanya pembatasan aktivitas, sehingg berpengaruh pada pendapatan perusahaan.

"Tidak hanya di Indonenesi atau Garuda yang mengalami. Negara lain juga menghadapi yang sama. Ada pembatasan karena pandemi covid-19, seperti lockdown, PSBB dan lainnya," pungkas Gobel.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan empat opsi strategi dalam menyelamatkan bisnis PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang terlilit utang Rp70 triliun. Salah satu opsi yaitu perseroan dilikuidasi.

Hal itu termuat dalam dokumen Kementerian BUMN perihal hasil benchmarking atau penolokukuran dalam menetapkan empat opsi untuk Garuda. "Garuda dilikuidasi dan sektor swasta dibiarkan mengisi kekosongan," tulis dokumen yang diterima Media Indonesia, Kamis (27/5). (OL-15)