Strategi Kementan Jaga Ketahanan Pangan Nasional

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menjalankan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya di masa pandemi covid-19. Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi menegaskan, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan untuk 273 jiwa penduduk Indonesia.

Ada 7 strategi yang dijalankan Kementan untuk menjaga ketaha­nan pangan. Antara lain merencanakan produksi sesuai dengan kebutuhan nasional; mendekatkan sumber pangan kepada konsumen dengan membangun sentra produksi baru, memeratakan distribusi pangan antarwilayah surplus dan defisit.

Selanjutnya, mempercepat proses impor untuk komoditas pangan yang belum sepenuhnya dicukupi dari dalam negeri, mendorong kepala daerah melakukan penyerapan produksi dan stabilisasi harga pangan saat panen raya, menjaga stok pangan strategis, dan melakukan gelar pangan murah.

Baca Juga: Ke IPB, Mentan SYL dan Menkop UKM Siap Kembangkan Inovasi Kampus

Agung melaporkan, neraca pangan strategis dari Mei sampai Agustus 2021 secara umum mencukupi. “Memang ada sebagian komoditas yang kita masih tergantung impor, kedelai, bawang putih, daging sapi atau kerbau, dan gula pasir,” ungkapnya dalam acara Indonesia Food Summit 2021 yang diselenggarakan Media Group News secara hibrida, beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu, Agung juga menyampaikan kondisi sumber daya manusia (SDM) di bidang pertanian Indonesia. Saat ini, Indonesia mempunyai 38,05 juta petani. Sebagian besar petani tersebut berpendidikan di bawah sekolah dasar (SD) yakni sebanyak 25,6 juta atau (67,3%).

“Di samping itu, kita punya penyuluh sebanyak 40.835 atau 49% dari jumlah desa di Indonesia (83.880). Di antaranya sebanyak 26.325 berstatus PNS, 11.816 THL-TBPP, dan 2.694 swadaya,” paparnya.

Menurut Agung, kondisi SDM pertanian ini akan dikembangkan melalui program perbaikan kualitas sumber daya pertanian yang terdiri atas empat upaya. Pertama ialah regenerasi petani dan penumbuhan petani milenial melalui pendidikan. “Kita punya 7 politeknik, 3 SMK PP, 100 SMK binaan,” kata Kepala BKP.

Kedua adalah peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan sertifikasi profesi (vokasi, kewirausahaan, fungsional, serta manajemen dan kepemimpinan).

Baca Juga: Mentan dan Menkop UKM Gandeng IPB Wujudkan Korporatisasi Pertanian

Adapun ketiga ialah penguatan peran Balai Pelatihan Pertanian (BPP) sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran dan konsultasi agribisnis, serta pusat pengembangan jejaring kemitraan. Sedangkan terakhir, peningkatan jumlah penyuluh swadaya.

Dalam arah kebijakan perbenihan, kata Agung, Kementan melakukan penelitian dan pengembangan. Di antaranya mengembangkan dan menyebarluaskan benih varietas unggul spesifik lokasi prioritas tinggi.

Sementara mengenai produksi dan distribusi benih, yang dilakukan antara lain menjamin benih 6T, tepat varie­tas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat tempat.

Selanjutnya adalah sertifikasi dan pengawasan mutu, yakni dengan menjamin peredaran benih bermutu untuk kepastian hasil yang optimal. Terakhir ialah penunjang seperti kelembagaan, permodalan, dan informasi, yakni dengan memantapkan sistem perbenihan nasional.

Dalam hal efektivitas penyaluran pupuk, jelas Agung, terdapat penetapan alokasi per provinsi melalui Permentan 49 Tahun 2020, penetapan alokasi per kabupaten melalui SK Kepala Dinas Pertanian provinsi, dan penetapan alokasi per kecamatan/petani melalui SK Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.

“Ini merupakan dasar pertimbangan kita untuk menentukan alokasi-alokasi pupuk. Dari skema itu, kita harus melihat di lini I, lini II, lini III, dan lini IV. Ini adalah upaya-upaya untuk kita mengefektifkan subsidi pupuk yang ada,” tuturnya.

Baca Juga: Cek Ketersediaan Pupuk Subsidi, Mentan SYL Kunjungi Pabrik Pusri

Tantangan
Agung juga menggambarkan sejumlah tantangan keta­hanan pangan di masa pandemi. Di antaranya antisipasi anomali perubahan iklim, perubahan pola konsumsi (kualitas dan kuantitas), hambatan distribusi pangan antarprovinsi, pulau, dan dalam provinsi, harga cenderung tidak berpola, perubahan ke transaksi online, restriksi ekspor dan impor.

“Yang terpenting di sini adalah nasib petani di masa pandemi kita ingin menjaga petani tetap mampu berproduksi. Petani tidak boleh mengalami demotivasi. Langkah yang kita lakukan adalah kita harus bisa memitigasi beberapa hal yang kita hadapi di atas,” jelasnya.

Menurut hasil survei perihal dampak pandemi terhadap situasi penyediaan pangan, beberapa hal ditemukan. Antara lain, beras, telur, ikan, dan sayur rumah tangga cenderung meningkat. Sementara daging sapi, daging ayam, dan buah cenderung menurun. Terakhir, kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kekurangan makanan cukup besar.

“Ini semua menjadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam menjaga petani kita terus melakukan produksi,” pungkas Agung. (Ifa/S2-25)