Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PARA kepala daerah berkomitmen untuk menjaga ketahan pangan di daerah masing-masing. Berbagai program dirancang dan dijalankan demi meningkatkan hasil produksi pangan.
Hal itu dikemukakan para kepala daerah yang hadir dalam Indonesia Food Summit 2021 bertajuk Menjaga Stabilitas Harga dan Pasokan yang digelar oleh Media Group News secara hybrid, Selasa (25/5).
Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah memaparkan pihaknya akan meningkatkan usaha perdagangan, industri kecil menengah, dan ekonomi berbasis digital. Dengan penguatan ekonomi digital, diharapkan dapat mendorong hasil pertanian sejalan dengan meningkatnya pendapatan petani.
"Harus diberikan perhatian, di antaranya dengan peningkatan pendapatan petani sehingga akan meningkat kesejahteraan mereka," ujar Mahyeldi.
Strategi kedua, Pemprov Sumbar akan melakukan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) sehingga bisa berperan dalam menggerakkan sektor pertanian.
Adapun yang terakhir ialah meningkatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para petani.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Nae Soi mengungkapkan pihaknya mendukung ketahanan pangan nasional serta menjaga stabilitas harga maupun pasokannya. Tiga komponen untuk menjalankan hal tersebut berkaitan dengan manusia, tanah dan air, serta pengelolaan pangan.
Hal pertama yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT ialah membangkitkan kemauan masyarakat lokal untuk tidak hanya bertani, tapi juga berkebun dan berternak. Itu karena pangan tidak melulu datang dari sektor pertanian. "Jadi harus mix sehingga ketahanan pangan bisa terjamin," kata Josef.
Dengan tiga komponen utama itu, imbuh Josef, potensi pengembangan pangan yang ada di NTT bisa terakselerasi dengan baik.
Ketersediaan benih
Provinsi Sumatra Selatan merintis ketahanan pangan dengan menargetkan Sumsel swasembada benih pada 2024.
Untuk itu, Gubernur Sumsel Herman Deru mengalokasikan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna menambah petugas pengawas benih tanam. Anggaran tersebut juga digunakan untuk menambah penyuluh pertanian.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel Bambang Pramono mengatakan langkah berikutnya yang ditempuh Pemprov Sumsel ialah mendirikan atau mendorong penangkar produsen benih untuk bisa menjadi penangkar e-catalog. Penangkar tersebut nantinya bisa membantu memenuhi kebutuhan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam kegiatan bantuan benih di seluruh Indonesia, termasuk Sumsel.
Di sisi lain, Provinsi Lampung yang dikenal sebagai sentra produksi beberapa komoditas pokok nasional terus menjaga dan meningkatkan kemampuan.
Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lampung Kusnardi mengungkapkan pada 2020 Lampung berhasil memproduksi 2,65 juta ton gabah kering giling (GKG), dan itu menjadikan provinsi itu sebagai wilayah dengan produksi GKG terbesar keenam di tingkat nasional. Lalu produksi singkong di Lampung mencapai 5,69 juta ton, dan menjadikannya yang terbesar di Indonesia.
Pemprov Lampung telah melakukan pembakuan lahan sawah hingga 361.698 hektare. Angka itu akan diupayakan untuk diperluas dan hanya dipergunakan menanam padi semata. (Medcom/E-1)
JAJARAN Media Indonesia (Media Group Network) beraudiensi dengan Bupati Sukabumi Marwan Hamami di Pendopo, Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi, Selasa (28/3).
Hingga akhir 2020, Kemenkominfo menargetkan pembangunan 151 lokasi base transceiver station (BTS).
Pembangunan infrastruktur di NTB dan NTT merupakan upaya pemerintah untuk mendukung akselerasi digital nasional karena masih banyak daerah yang belum terjangkau akses internet cepat.
Bantuan diberikan dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan korban banjir, khususnya masyarakat yang tinggal tidak jauh dari kantor Media Group.
Berbagai aksi solidaritas yang bermunculan di dunia nyata dan media sosial dinilai merupakan gejala sosial yang baik.
Don Bosco menyebut bantuan itu juga dalam rangka mendukung program #salingjaga yang diinisiasi putri pertama Gus Dur, Alissa Wahid, dalam upaya melawan virus korona (covid-19).
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
PEREBUTAN kursi orang nomor satu di Indonesia 2024 diprediksi bakal berlangsung ketat.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved