Selasa 25 Mei 2021, 20:46 WIB

Gus Menteri Hadiri Raker Bahas DIM Revisi UU Jalan

mediaindonesia.com | Ekonomi
Gus Menteri Hadiri Raker Bahas DIM Revisi UU Jalan

DOK KEMENDES PDTT
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Raker dengan Komisi V DPR, Selasa (25/5).

 

Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI membahas Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU Perubahan Atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, di ruang rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Selasa (25/5/2021).


MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Perubahan UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, Selasa (25/5/2021). Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Lazarus ini, Menteri Desa didampingi Sekretaris Jenderal Taufik Madjid dan PLT Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawati.

Selain membahas DIM, Rapat Kerja juga membahas pembentukan Panita Kerja (Panja) pembahasan perubahan UU ini. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan Komisi V DPR RI menyepakati usulan Presiden RI Joko Widodo terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 

Lasarus menjelaskan, selanjutnya pembicaraan tingkat I akan dilakukan dalam rapat kerja, rapat panitia kerja, rapat tim perumus atau tim kecil dan atau rapat tim sinkronisasi. ''Pembahasan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan yaitu tingkat I dalam rapat Komisi V DPR RI bersama dengan menteri yang mewakili Presiden. Lalu, tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI," ujar politisi PDI-Perjuangan itu.

Baca Juga: 

Revisi UU Jalan ini mengatur penyelenggaraan jalan di Indonesia secara komprehensif yang meliputi pengawasan atas sistem, fungsi dan wewenang penyelenggaraan jaringan jalan.

Lazarus mengatakan, DIM sebanyak 600-an itu bakal dibahas lebih lanjut di Panja. Jika Pemerintah miliki usulan maka diserahkan ke Panja untuk membahasnya lebih lanjut.

Panja ini beranggotakan 33 orang sesuai dengan Tata Tertib DPR RI. Sedangkan anggota Panja dari Pemerintah diserahkan sepenuhnya untuk Menteri mitra Komisi V untuk menentukannya.

Seusai pembentukan Panja, pembehasan Revisi UU Jalan ini bakal dilanjutkan kembali pada tanggal 21 Juni 2021 mendatang. (RO/OL-10)

Baca Juga

MI/Adi Kristiadi

Satu Harga, Stok Minyak Goreng di Makassar Aman Hingga Tiga Bulan

👤Lina Herlina 🕔Rabu 19 Januari 2022, 10:57 WIB
Rabu (19/1), mulai pukul 00.01, pemerintah mengeluarkan kebijakan minyak goreng satu harga, yaitu Rp14 ribu per liter untuk menstabilkan...
Ist

Kebutuhan Pembiayaan Korporasi pada Desember 2021 Meningkat 

👤Fetry Wuryasti 🕔Rabu 19 Januari 2022, 10:26 WIB
Hal tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi Desember 2021 sebesar 17,4% lebih tinggi dari SBT 14,8% pada...
Ist/Bank Indonesia

Kebutuhan Pembiayaan Rumah Tangga Masih Lesu

👤 Fetry Wuryasti 🕔Rabu 19 Januari 2022, 10:19 WIB
Hasil survei permintaan pembiayaan Bank Indonesia pada Desember 2021 mengindikasikan penambahan pembiayaan melalui utang atau kredit oleh...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya