Pengamat: Garuda Perlu Lakukan Restrukturisasi Utang 

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan merestrukturisasi bisnis dengan memangkas setengah jumlah armada pesawat yang dioperasikan. Dari 142 unit pesawat yang dimiliki, Garuda hanya mengoperasikan sekitar 70 unit.

Selain itu, perseroan juga memiliki utang sebanyak Rp70 triliun. Jumlah itu meningkat lebih dari Rp1 triliun setiap bulan, karena terus menunda pembayaran kepada pemasok. Garuda diketahui memiliki arus kas dan ekuitas minus Rp41 triliun.

Menanggapi hal tersebut, pengamat penerbangan Alvin Lie menilai Garuda perlu melakukan restrukturisasi utang, jika masih memungkinkan. "Jalan keluarnya ya Garuda itu perlu restrukturisasi utang kalau masih memungkinkan," ungkap Alvin kepada Media Indonesia, Selasa (25/5).

Baca juga: Punya Utang Rp70 Triliun, Garuda Mau Pangkas Setengah Armada

Lebih lanjut, dia juga menyoroti langkah efisiensi Garuda dengan perampingan operasional yang dinilai sudah tepat. Menurutnya, Garuda akan lebih selektif dalam melakukan layanan rute dan jadwal penerbangan akan berkurang. Perseroan bisa memilih rute produktif dan menguntungkan, agar dapat menekan biaya.

"Nah biaya yang besar itu ada biaya avtur. Operasional pesawat, seperti perawatan pesawat. Pada umumnya biaya ini variabel. Kalau tidak terbang, ya tidak ada biaya avtur. Kalau tidak terbang, biaya perawatan pesawat dan operasionalnya lebih rendah. Walaupun ada biaya perawatan pesawat agar memenuhi persyaratan kelaikan udara," imbuh Alvin.

Biaya besar lainnya, yakni pembayaran gaji pegawai. Menurutnya, komponen ini juga akan dipangkas perseroan. Apabila unit pesawat berkurang dan rute penerbangan berkurang, tentu kebutuhan SDM juga berkurang.

Baca juga: Menhub Dorong Industri Penerbangan Giatkan Bisnis Non-Aeronautika

"Ini dampaknya kemana-mana untuk efisiensi. Jadi, untuk memangkas armadanya tidak bisa dihindari, karena sebagaian pihak yang menyewakan pada Garuda. Karena, (Garuda) sudah menunggak lama juga, sudah menghentikan operasi pesawatnya. Pesawatnya ada di hanggar, tapi tidak boleh dioperasikan sampai Garuda bayar tunggakannya," paparnya.

Alvin juga mengomentari suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp2 triliun melalui obligasi convertibel. Menurutnya, suntikan dana itu tidak besar untuk perusahaan dengan skala operasi raksasa seperti Garuda.

Dia berpendapat dana sebesar Rp2 triliun hanya cukup untuk membayar utang berjalan, agar operasional Garuda tidak berhenti. Alvin juga tidak yakin pemerintah akan kembali menyuntikan dana segar untuk perseroan.(OL-11)