Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani menilai Idulfitri sebagai momentum untuk mendongkrak ekonomi nasional agar keluar dari zona resesi. Umumnya, pada perayaan Lebaran konsumsi masyarakat berpotensi meningkat.
"Naiknya daya beli masyarakat di momentum Lebaran, bisa menjadi salah satu pendongkrak dan penopang harapan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021," ujar Ajib dalam keterangan resmi, Kamis (13/5).
Baca juga: Ekonomi RI Kuartal II 2021 Diprediksi Tumbuh Lebih Tinggi
Mengacu data pemerintah, perputaran uang Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri diperkirakan mencapai Rp150 triliun. Apabila angka itu dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun, dana putaran THR berkontribusi sebesar 1% dari PDB.
Sehingga, lanjut dia, tidak mengherankan jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat untuk membelanjakan alokasi THR. Terutama, belanja untuk komoditas produksi dalam negeri. Itu tentunya diharapkan memberikan multiplier effect, khususnya pertumbuhan UMKM di Indonesia.
Baca juga: Ekonom: Pembagian THR Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Namun di sisi lain, pergerakan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 masih terkonstraksi minus 0,74%. Capaian itu memperpanjang periode ekonomi Indonesia dalam jurang resesi.
Dengan data negatif yang masih berjalan, Presiden Joko Widodo mempunyai harapan dan orientasi ekonomi pada kuartal II 2021 bisa melejit di kisaran 7%. Menurut Ajib, pemerintah harus menjaga ritme daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, secara paralel menekan potensi inflasi.
"Karena ketika terjadi inflasi, misalnya karena kebijakan pajak yang tidak tepat, secara langsung mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat," pungkas Ajib.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Gaya hidup anak muda dalam mengonsumsi komoditas harian seperti kopi, teh, cokelat, dan produk kelapa sawit memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025 tidak akan mencapai seperti yang ditargetkan pemerintah yakni di angka 5,4-5,6%.
Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan volume sampah nasional mencapai 70,6 juta ton pada 2024. Angka ini berpotensi membengkak menjadi 82 juta ton per tahun pada 2045.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana pemerintah di bank Himbara cukup menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan pandangan resmi terkait dampak tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.
Anggaran rumah tangga kelas menengah bergeser ke kebutuhan pokok dan pendidikan, sementara belanja fesyen, makan di luar, serta rekreasi dipangkas atau ditunda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved