Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KETUA Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani menilai Idulfitri sebagai momentum untuk mendongkrak ekonomi nasional agar keluar dari zona resesi. Umumnya, pada perayaan Lebaran konsumsi masyarakat berpotensi meningkat.
"Naiknya daya beli masyarakat di momentum Lebaran, bisa menjadi salah satu pendongkrak dan penopang harapan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021," ujar Ajib dalam keterangan resmi, Kamis (13/5).
Baca juga: Ekonomi RI Kuartal II 2021 Diprediksi Tumbuh Lebih Tinggi
Mengacu data pemerintah, perputaran uang Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri diperkirakan mencapai Rp150 triliun. Apabila angka itu dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun, dana putaran THR berkontribusi sebesar 1% dari PDB.
Sehingga, lanjut dia, tidak mengherankan jika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau masyarakat untuk membelanjakan alokasi THR. Terutama, belanja untuk komoditas produksi dalam negeri. Itu tentunya diharapkan memberikan multiplier effect, khususnya pertumbuhan UMKM di Indonesia.
Baca juga: Ekonom: Pembagian THR Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Namun di sisi lain, pergerakan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 masih terkonstraksi minus 0,74%. Capaian itu memperpanjang periode ekonomi Indonesia dalam jurang resesi.
Dengan data negatif yang masih berjalan, Presiden Joko Widodo mempunyai harapan dan orientasi ekonomi pada kuartal II 2021 bisa melejit di kisaran 7%. Menurut Ajib, pemerintah harus menjaga ritme daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, secara paralel menekan potensi inflasi.
"Karena ketika terjadi inflasi, misalnya karena kebijakan pajak yang tidak tepat, secara langsung mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat," pungkas Ajib.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Faisal menyatakan bahwa sebelumnya, CoRE Indonesia memprediksi pertumbuhan investasi Indonesia pada kuartal II hanya berada pada angka di atas 3%.
BPKH Limited mengambil langkah cepat dan bertanggung jawab dalam merespons kekurangan layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia pada 14 Zulhijah 1446 H (10 Juni 2025).
BPKH Limited menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada jemaah haji Indonesia atas ketidaksempurnaan layanan konsumsi yang terjadi pada 14 Dzulhijjah 1446
Pada Mei 2025, kondisi pendapatan konsumen tergerus. Sementara itu, proporsi pembayaran cicilan atau utang justru mengalami peningkatan.
Untuk BBM, tersedia cadangan dengan ketahanan 8-13 hari, sedangkan LPG memiliki ketahanan hingga 5 hari.
MENURUT Asosiasi Pengusaha Kopi dan Cokelat Indonesia (APKCI), jumlah kedai kopi di Tanah Air diperkirakan mencapai 10 ribu gerai yang terdiri dari merek lokal dan merek internasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved