Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah menemui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Selasa (4/5) petang.
Pertemuan ini diakui Mahyeldi sebagai tindak lanjut dari arahan Luhut sekira sebulan lalu. Ia melaporkan progres pembangunan sejumlah infrastruktur, di antaranya pembangunan flyover penghubung Padang-Solok, pengembangan Food Estate di 4 lokasi, hingga dukungan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Tadi kita sudah laporkan dan nanti akan dikoordinasikan ke Kementerian PUPR, ke Kementerian Perhubungan terkait jalan dan juga dengan kementerian lain. Respon dan dukungan yang diberikan menjadi semangat bagi kami. Beliau juga menekankan soal pembebasan lahan, ketika sudah oke dukungan kementerian akan lebih lancar." ungkap Mahyeldi yang datang dengan membawa serta 7 kepala dinas di jajaran Pemda Sumatra Barat.
Baca juga: Food Estate Kalteng akan Jadi Kiblat Lumbung Pangan Nasional
Sebelum bertemu Luhut, Mahyeldi juga menemui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Dirinya mengaku langkah ini dilakukan demi upaya percepatan pemulihan ekonomi Sumatera Barat yang selama ini juga terpukul akibat pandemi.
Dari pertemuan tersebut, Bahlil, ungkap Mahyeldi, memberikan dukungan untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap kemudahan berinvestasi di Sumatera Barat.
"Beliau juga memberi dukungan mana hambatan yang ada segera dikoordinasikan, bahkan direncanakan untuk membuat rakor kepala-kepala daerah di sumatera di Sumbar. Ada juga soal penguatan dinas-dinas penanaman modal dan perijinan terpadu. Memang ada evaluasi-evaluasi ke arah itu," pungkasnya. (A-2)
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
"Petani harus ditempatkan sebagai subjek utama. Subjek berarti punya hak yang jelas atas tanahnya, punya ruang menentukan pilihan usaha taninya, punya posisi tawar di pasar,"
Konsolidasi dilaksanakan Zoom pada 5–15 Agustus dan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke wilayah prioritas pada September mendatang.
NEGARA yang merusak tanahnya ialah negara yang menghancurkan dirinya sendiri.
Buku Pokok-Pokok Pikiran Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kedaulatan Pangan diluncurkan di Bandung, Selasa (29/4).
Aalah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah ketergantungan pada impor beras hingga 2 juta ton/tahun setelah berakhirnya swasembada beras di 1993.
Hutan tropis Indonesia (HTI) berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dan mencegah erosi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved