Masa Pandemi, Kontribusi Ekspor UMKM Harus Ditingkatkan

USAHA Mikro Kecil Menengah (UMKM) memperoleh berkah besar akibat runtuhnya usaha besar di masa pandemi Covid 19 setahun terakhir. Namun demikian, kontribusi produk UMKM hanya sekitar 4% dari total nilai ekspor Indonesia.

“Upaya globalisasi harus makin digencarkan terhadap 64 juta UMKM di Indonesia, karena angka tersebut mencapai 99% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia,” kata Dr. Irma Indrayani, S.I.P., M.Si, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Nasional, Jakarta, dalam diskusi webinar, di Jakarta, Jumat (9/4).

Meskipun banyak juga yang rontok, menurut Irma, UMKM terbukti lebih mampu bertahan menghandapi hantaman pandemi Covid 19 setahun terakhir. Bahkan kini banyak bermunculan UMKM-UMKM baru yang  merupakan peralihan model bisnis dari usaha besar ke UMKM, juga beralihnya gelombang orang-orang terkena PHK yang beralih profesi menjadi pebisnis UMKM.

“Saat ini total ada sekitar 12.234 UMKM eksportir atau sekitar 83% dari jumlah eksportir,” terang Irma.

Namun, lanjut Irma, UMKM menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya mereka menembus pasar global, di antaranya perubahan bisnis dari konvensional menjadi digitalisasi, pengendalian inflasi yang berpengaruh terhadap harga produk UMKM dan daya beli masyarakat, kemampuan menembus akses pasar terutama untuk masuk ke platform digital.

Diskusi bertemakan 'Strategi Produk UMKM Dalam Menembus Pasar Global di Masa Pandemi' ini menghadirkan narasumber Dr. Irma Indrayani, S.I.P., M.Si (Unas Jakarta), Dr. Soleh Rusyadi Maryam (Sucofindo), dan Ir. Agus Muharram, M.Sc (Pengamat Kebijakan).

Kemitraan

Pengamat Kebijakan Ir. Agus Muharram, M.Sc. mengakui, meskipun jumlah UMKM sangat besar namun kontribusinya terhadap ekspor sangat rendah hanya 14%.

Ia membandingkan dengan Singapura yang mencapai 41%, Malaysia 18%, Thailand 29%, atau Jepang yang mencapai 25%.

Hal ini, lanjut Agus, bukan saja karena masalah kualitas produk atau masalah marketing. Namun juga karena rendahnya tingkat kemitraan pelaku UMKM.

"93% UMKM tidak melakukan kemitraan," terang Agus seraya menambahkan bahwa kemitraan diperlukan tidak saja untuk menekan biaya produksi tetapi juga untuk memperluas akses ke pasar global.

Agus yang mantan pejabat Kemenkop UKM itu menilai kebijakan pemerintah terhadap UMKM sudah tepat, sekarang tinggal bagaimana UMKM memanfaatkannya untuk memperkuat kualitas produknya dalam menembus pasar ekspor.

Pembicara dari Sucofindo, Dr. Soleh Rusyadi Maryam, mengutip data ekspor Kementerian Perdagangan dari 2016-2020 mengingatkan perlunya UMKM memilih fokus produksi yang didorong untuk menembus pasar ekspor.

Ia menyebut pangan olahan; hasil perkebunan; olahan hasil hutan; furnitur; kerajinan; perhiasan; hasil tenun rayat; garmen dan aksesoris garmen; dan alas kaki merupakan produk yang terbukti memiliki pasar luar, dan kontribusinya selama ini terhadap ekspor Indonesia cukup besar.

“Ada 20 negara yang selama ini jadi tujuan ekspor produk tersebut mulai dari China, AS, Jepang, India, Singapura, Korea Selatan, Belanda, Jerman, Australia, hingga Hongkong, Italia, dan Spanyol,” ungkap Soleh.

Namun untuk bisa mengekspor produknya, doktor ekonomi lingkungan Universitas Indonesia itu setuju UMKM harus didukung sejak mulai dari masalah legalitas/Perijinan, asesmen pasokan, pengembangan produk dan pengembangan kemasan produk, sertifikasi/labelisasi produk, branding/promosi, transaksi dan pengiriman, hingga masalah relasi dengan relasi dengan pelanggan.

“Harus didampingi dari mulai hilir hingga ke hulunya,” tegas Soleh. (OL-13)